Sekolah Rakyat Belum Kompak Berjalan, Persoalan Teknis Jadi Penghalang

JAKARTA – Program Sekolah Rakyat menjadi upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh penyediaan fasilitas pendidikan, tetapi juga oleh kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang relevan, serta dukungan layanan gizi, kesehatan, dan pembinaan karakter.

Dengan pelaksanaan yang berkelanjutan dan tepat sasaran, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan tidak semua Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi serentak pada Tahun Ajaran 2026/2027. Penyebabnya adalah kendala teknis di lapangan yang membuat progres pembangunan tiap daerah berbeda.

Hal itu disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (3/8).

“Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat di berbagai daerah tidak berlangsung serentak karena menyesuaikan kesiapan masing-masing pemerintah daerah, baik dari sisi siswa maupun tenaga pendidik,” jelas Menteri Dody

Hingga 2 Agustus 2026, pembangunan Sekolah Rakyat Mamuju telah mencapai progres fisik 91,27 persen dari target 95,98 persen. Proyek yang digarap PT Hutama Karya (Persero) ini melibatkan 1.621 tenaga kerja di lapangan.

Menteri Dody menargetkan pembangunan tuntas akhir Agustus 2026 agar bisa dimanfaatkan untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah / MPLS Tahun Ajaran 2026/2027.

“Memang kendalanya kemarin tanahnya keras, sehingga perlu waktu cukup lama untuk bikin fondasinya. Disamping ada beberapa kendala teknis lainnya. Ini lagi terus kita percepat. Mudah-mudahan akhir Agustus ini sudah selesai,” kata Dody.

Salah satu tantangan utama adalah kondisi tanah berbatuan. Untuk mengatasinya, kontraktor menerapkan metode pre-boring berbatu, yaitu pengeboran awal dengan diameter kecil sebelum pemasangan tiang pancang agar tiang tidak rusak saat dipancang.

Guna mengejar target, Kementerian PU akan meningkatkan koordinasi dengan TNI untuk menambah tenaga kerja serta dengan direksi PT Hutama Karya.

“Untuk percepatan kita akan berkoordinasi lagi dengan TNI untuk menambah tenaga dan direksi BUMN Karya dalam hal ini PT Hutama Karya,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat Mamuju berlokasi di Kecamatan Simboro dan Kepulauan, dibangun di atas lahan 8,03 hektare dengan luas bangunan 40.958 meter persegi.

Konsepnya adalah sekolah berasrama gratis dan terpadu jenjang SD hingga SMA. Fasilitas yang disiapkan meliputi asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, tempat ibadah, masjid, guest house, kantin, dapur umum, dua lapangan basket, hingga sistem CCTV 24 jam.(ers)