Tingkat Kepercayaan Investor Saat Ini Jauh Lebih Rendah

» Pembenahan harus dimulai dari lingkar inti kekuasaan terlebih dahulu, baru kemudian jajaran pembantu Presiden.

JAKARTA - Pidato Presiden Prabowo Subianto di hadapan Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu (20/5) dinilai masih sebatas komitmen verbal yang sudah berkali-kali digaungkan, tetapi dalam implementasinya masih lemah karena masalah inkonsistensi kebijakan.

Pengamat kebijakan publik dari FITRA, Badiul Hadi yang diminta tanggapannya mengenai isi pidato Presiden itu mengatakan persoalan utama ekonomi Indonesia saat ini bukan pada minimnya komitmen verbal pemerintah, melainkan lemahnya konsistensi kebijakan.

“Problem kita hari ini bukan pada kurangnya komitmen verbal, melainkan lemahnya konsistensi kebijakan,” kata Badiul.

Aturan di Indonesia terlalu mudah berubah, sering muncul mendadak, dan kerap tidak sinkron antar elite pemerintahan. Kondisi tersebut membuat investor sulit membaca arah kebijakan meski Presiden sudah menyampaikan pidato soal kepastian hukum.

“Investor tidak hanya mendengar pidato Presiden, tetapi membaca stabilitas keputusan negara. Karena itu, pembenahan harus dimulai dari lingkar inti kekuasaan terlebih dahulu, baru kemudian jajaran pembantu Presiden,” katanya.

Jika pusat kendali pemerintahan tidak solid, maka kepastian hukum sulit dipercaya pasar. Ia mencontohkan wacana monopoli ekspor sawit melalui BUMN sebagai bukti nyata bagaimana ketidakpastian kebijakan dapat merusak iklim investasi. Investor di sektor sumber daya alam menanam modal besar dengan asumsi adanya kepastian atas rantai bisnis, termasuk akses ekspor.

“Ketika negara tiba-tiba mengambil alih jalur perdagangan melalui mekanisme tunggal BUMN, pasar menangkap sinyal bahwa aturan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai arah politik. Ini berbahaya bagi persepsi investasi jangka panjang,” kata Badiul.

Kebijakan seperti itu jelas Badiul berpotensi menciptakan praktik monopolistik, menambah biaya birokrasi, dan memperlambat rantai ekspor. Ia menekankan bahwa pasar global membutuhkan efisiensi dan kepastian kontrak, bukan sentralisasi tata niaga yang belum tentu siap secara operasional.

Apalagi, masa transisi yang hanya tiga bulan dinilai berisiko memicu kekacauan administrasi, logistik, hingga kontrak dagang di lapangan.

“Nasionalisme ekonomi penting, tetapi tidak boleh mengorbankan kredibilitas regulasi. Negara memang berhak memperkuat kontrol atas sumber daya alam strategis strategis, namun intervensi harus terukur, terbatas pada komoditas tertentu, dan didukung kesiapan institusi,” katanya.

Tanpa konsistensi kebijakan, pernyataan Presiden tentang kepastian hukum hanya akan terdengar normatif. Sementara di lapangan, praktik kebijakan justru memperbesar persepsi risiko usaha di Indonesia.

Bersihkan Birokrasi dari Pungli

Sebelumnya Presiden Prabowo memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi yang menghambat jalannya perekonomian nasional.