Tingkat Kepercayaan Investor Saat Ini Jauh Lebih Rendah

Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh institusi pemerintah harus berfungsi dengan optimal guna mengeliminasi penyalahgunaan wewenang secara menyeluruh demi memenuhi tuntutan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.

Tidak ada satu pun, pejabat atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang posisinya tidak dapat digantikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau kinerja yang buruk.

Pemerintah juga tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN yang terbukti melakukan penyimpangan agar memberikan efek jera secara sosial dan profesional.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengidentifikasi tantangan besar dalam penegakan hukum karena keberadaan oknum aparat berseragam yang kerap menjadi pelindung atau backing bagi para pelaku pelanggaran.

Prabowo pun meminta Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memecat Dirjen Bea Cukai Letjen (Purn) Djaka Budhi Utama, jika tidak mampu membereskan persoalan Bea Cukai.

“Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha kumaha engke wahe,” kata Presiden.

Perintah membersihkan birokrasi itu karena Presiden banyak mendapat keluhan dari pengusaha yang banyak mendapat perlakuan pungutan liar (pungli). “Jangan ragu-ragu, yang melanggar, tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” tegas Presiden.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet sebelumnya juga menyoroti, tingkat kepercayaan investor saat ini terbilang jauh lebih rendah dibanding beberapa tahun lalu.

“Mereka tidak lagi cukup diyakinkan oleh pengumuman besar atau jargon reformasi. Investor melihat apakah ada perubahan nyata di lapangan dalam enam sampai 12 bulan ke depan. selama ini banyak inisiatif reformasi terhambat karena kementerian dan pemerintah daerah tetap mempertahankan regulasi sektoral masing-masing.

“Pasar membutuhkan indikator konkret, bukan sekadar narasi deregulasi secara umum,” jelasnya.

Pemerintah juga diminta memastikan koordinasi pusat dan daerah dapat diperbaiki. Pasalnya, banyak hambatan investasi yang justru muncul di level daerah melalui perizinan, retribusi, dan interpretasi aturan teknis yang berbeda-beda.

“Kalau reformasi hanya kuat di pusat tetapi tidak turun ke daerah, dampaknya akan parsial,” katanya. Reformasi regulasi tambahnya tidak bisa berdiri sendiri, karena investor juga melihat konsistensi kebijakan fiskal, kepastian hukum, kualitas birokrasi, stabilitas politik, dan komunikasi pemerintah.