Tanggapi Isu PHK dan Investor Hengkang dari Indonesia, Eddy Soeparno Dorong Kepastian Hukum Serta Pentingnya Konsistensi Kebijakan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno memberikan tanggapan serius terkait kabar potensi keluarnya sejumlah investasi dari Indonesia serta ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 50 ribu pekerja sebagaimana disampaikan oleh Penasihat Presiden bidang Tenaga Kerja, Said Iqbal.

Menurut Eddy, dinamika tersebut harus dipandang sebagai sinyal penting bahwa daya saing ekonomi nasional perlu terus diperkuat di tengah kompetisi global yang semakin ketat dalam menarik dan mempertahankan investasi Indonesia.

Eddy menegaskan bahwa investasi merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Karena itu, setiap indikasi perlambatan, relokasi, maupun ketidakpastian yang dirasakan pelaku usaha perlu segera direspons dengan langkah kebijakan yang lebih adaptif dan terukur.

“Indonesia tidak boleh kalah cepat dibandingkan negara lain yang terus melakukan reformasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sederhana, pasti, dan kompetitif,” tegasnya.

Kepastian Hukum

Wakil Ketua Umum PAN ini menekankan pentingnya membangun ekonomi yang ramah investasi, di mana kepastian regulasi menjadi fondasi utama.

Menurutnya, dunia usaha sangat sensitif terhadap perubahan aturan yang terlalu sering dan tidak dapat diprediksi.

"Karena itu, birokrasi harus benar-benar bertransformasi menjadi lebih adaptif, efisien, dan berfungsi sebagai fasilitator, bukan hambatan bagi masuk dan berkembangnya investasi. Digitalisasi layanan publik serta penyederhanaan perizinan perlu terus dipercepat agar Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi yang mengurangi daya saing industri nasional,” tegasnya.

Doktor Ilmu Politik UI ini juga menilai bahwa pemerintah perlu terus memperkuat daya tarik investasi melalui kombinasi insentif fiskal dan nonfiskal yang kompetitif.

"Dari sisi fiskal, berbagai instrumen seperti keringanan perpajakan, fasilitas investasi, dan dukungan terhadap sektor-sektor prioritas perlu terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan investor," jelasnya.

“Sementara dari sisi nonfiskal, penyederhanaan perizinan, percepatan layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan infrastruktur harus terus menjadi agenda prioritas nasional,” tambahnya.

Kemudahan Berusaha

Eddy menambahkan, upaya memperkuat iklim investasi bukan semata-mata untuk kepentingan investor, melainkan untuk kepentingan ekonomi nasional secara keseluruhan. Investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, memperkuat basis industri, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.