Filipina Desak Pengadilan Tertinggi untuk Tangkap Senator Dela Rosa

MANILA – Pemerintah Filipina mengatakan telah meminta Mahkamah Agung untuk mengizinkan menangkap kepala penegak hukum yang mendukung inisiatif kampanye perang melawan narkoba mantan Presiden Rodrigo Duterte, untuk diadili di pengadilan internasional.

Pekan lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) membuka segel surat perintah penangkapan terhadap Senator Ronald “Bato” Dela Rosa setelah menuduhnya bersama mantan Presiden Duterte dan pelaku lainnya melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa pembunuhan.

Dela Rosa sempat mencari perlindungan di Senat pekan lalu sambil meminta Mahkamah Agung Filipina untuk menghentikan upaya yang sedang dilakukan oleh agen pemerintah untuk menangkapnya.

"Melalui perilakunya sendiri, ia telah menempatkan dirinya di luar perlindungan hukum," kata kepala pengacara pemerintah, Jaksa Agung Darlene Berberabe, dalam sebuah berkas yang meminta pengadilan untuk menolak petisi Dela Rosa.

"Sampai ia menyerahkan diri kepada pihak berwenang yang sah, ia harus dianggap sebagai buronan dan tidak boleh diizinkan untuk mencari keringanan hukuman dari pengadilan," demikian bunyi dokumen tertanggal 16 Mei tersebut, yang baru dirilis untuk media pada Minggu (17/5).

Keberadaan Dela Rosa saat ini tidak diketahui setelah ia diam-diam meninggalkan gedung Senat pada Kamis (14/5) lalu. Dela Rosa sempat menjadi sorotan dunia ketika upaya penangkapannya di gedung Senat Filipina memicu kepanikan dan insiden penembakan. Ia berhasil berlindung dengan aman berkat dukungan rekan-rekan sesama senator, sementara Presiden Ferdinand Marcos Jr  memerintahkan aparat untuk mundur dari lokasi kejadian.

Kementerian Kehakiman Filipina pada Jumat (15/5) mengatakan bahwa surat perintah ICC hanya akan dilaksanakan setelah Mahkamah Agung menyelesaikan petisi Dela Rosa ke Mahkamah Agung, kecuali jika dia mencoba melarikan diri ke luar negeri, dimana dalam hal ini ia akan ditahan.

Pihak pengadilan hingga berita ini ditulis pada Minggu malam  belum mengeluarkan tanggapannya.

Surat Perintah Ilegal

Senator Dela Rosa mengatakan bahwa surat perintah ICC itu ilegal karena Filipina menarik diri pada tahun 2019 dari perjanjian yang membentuk pengadilan tersebut.

Jaksa Agung Berberabe berpendapat bahwa penarikan diri dari perjanjian tersebut tidak membebaskan negara pihak dari kewajiban untuk bekerja sama dalam proses yang telah dimulai di hadapan ICC.

Jaksa ICC sendiri telah meluncurkan penyelidikan terhadap penindakan narkoba di Filipina pada tahun 2018. Kampanye yang dilancarkan Rodrigo Duterte setelah terpilih sebagai presiden pada tahun 2016 itu menyebabkan ribuan orang tewas, banyak di antaranya adalah pengguna narkoba dan pengedar narkoba kelas bawah, menurut para pengawas hak asasi manusia.

Mantan Presiden Duterte sendiri telah ditangkap pada Maret tahun lalu, dan ia langsung diterbangkan ke Belanda pada hari yang sama, dan ditahan di Den Haag menunggu persidangan.

Senator Dela Rosa diketahui telah menjabat sebagai kepala kepolisian nasional dari tahun 2016 hingga 2018. Setelah pensiun, ia terpilih menjadi Senator pada tahun 2019 dan mempertahankan kursinya dalam pemilihan paruh waktu tahun lalu. AFP/I-1