9,4 Juta Murid Akan Mengikuti SPMB

Direktur Jenderal PAUD Dasmen Kemendikdasmen Gogot Suharwoto

Sebentar lagi para pelajar dai PAUD, SD, dan SMP akan war bangku ke jenjang yang lebih tinggi. Saat ini ada beberapa jalan melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 mulai memasuki tahap finalisasi di berbagai daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat penyusunan petunjuk teknis (juknis) SPMB di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi telah mencapai 74 persen bulan ini. Sisanya masih dalam proses penyelesaian di biro hukum maupun menunggu penandatanganan kepala daerah.

Untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan transparan dan bebas kecurangan, Kemendikdasmen menyiapkan sejumlah langkah pengawasan. Ini mulai dari penerapan sistem e-Rapor, penguncian kuota daya tampung di Dapodik, hingga membuka kanal pengaduan masyarakat. Untuk mengetahui detil persiapan, wartawan Koran Jakarta, Paundra Zakirulloh, beberapa kali berkesempatan mewawancarai Direktur Jenderal PAUD Dasmen Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam beberapa kesempatan. Berikut petikannya.

Bagaimana progres penyusunan juknis SPMB 2026/2027 di daerah?

Hingga Mei, penyusunan juknis SPMB sudah mencapai 74 persen di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Sisanya masih dalam tahap finalisasi.

Adakah kendala utama yang membuat sebagian juknis belum rampung?

Dari 26 persen yang belum selesai, sekitar 64 persen masih dalam proses di biro hukum. Sedangkan 36 persen lainnya tinggal menunggu penandatanganan kepala daerah.

Landasan hukum pelaksanaan SPMB tahun ini tetap sama?

Ya, tetap mengacu pada Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Namun karena ada perubahan perhitungan daya tampung sekolah, kami juga menerbitkan surat edaran tambahan dari Dirjen PAUD Dasmen.

Siapa yang berwenang menetapkan juknis di daerah?

Untuk PAUD sampai SMP ditetapkan oleh bupati atau wali kota. Sedangkan SMA, SMK, dan SLB ditetapkan gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Apakah Kemendikdasmen juga melibatkan sekolah swasta dalam SPMB?

Betul. Kami mendorong pelibatan sekolah swasta agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa mendapatkan akses pendidikan tanpa dipungut biaya.

Sejauh ini bagaimana dukungan pemerintah daerah terhadap sekolah swasta?