9,4 Juta Murid Akan Mengikuti SPMB

Bagaimana jika masyarakat menemukan dugaan kecurangan selama SPMB?

Kami minta masyarakat langsung melapor. Kemendikdasmen punya Unit Layanan Terpadu yang akan meneruskan laporan ke Inspektorat Jenderal untuk ditindaklanjuti bersama inspektorat daerah.

Kanal pengaduannya tersedia di mana saja?

Bisa melalui Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal, Unit Layanan Terpadu Kemendikdasmen, WhatsApp resmi, call center 177, maupun email pengaduan resmi Kemendikdasmen.

Kemendikdasmen meminta masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan SPMB. Kenapa pelibatan publik dianggap penting?

Karena pengawasan tidak bisa hanya dilakukan pemerintah. Kalau masyarakat melihat atau mendengar ada kecurangan dalam SPMB, silakan langsung laporkan supaya bisa segera ditindaklanjuti.

Laporan masyarakat nantinya ditangani ke mana?

Kami punya Unit Layanan Terpadu. Aduan yang masuk akan diteruskan ke Inspektorat Jenderal dan dikoordinasikan dengan inspektorat daerah untuk proses investigasi.

Salah satu isu yang sering muncul adalah dugaan jual beli kursi sekolah. Bagaimana respons Kemendikdasmen?

Kami tegaskan tidak ada jual beli kursi. Kalau ada bukti atau indikasi praktik seperti itu, laporkan ke kami. Kami siap menurunkan tim dan mendampingi proses penindakannya.

Apakah praktik jual beli kursi bisa diproses hukum?

Bisa. Kalau ditemukan bukti pelanggaran, tentu akan dilaporkan ke pihak berwajib karena itu termasuk tindakan yang melanggar hukum.

Apa langkah pencegahan yang sudah dilakukan Kemendikdasmen agar kuota siswa tidak dimanipulasi?

Kami sudah mengunci kuota daya tampung di sistem Dapodik sejak pemerintah daerah menetapkan juknis SPMB. Jadi, sekolah tidak bisa seenaknya menambah atau mengurangi kursi setelah kuota ditetapkan.

Artinya jumlah kursi sudah final sejak awal?