Kuba Melawan: Tuduh AS Gunakan 'Perang Ekonomi'

ISTANBUL - Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla menuduh Amerika Serikat meningkatkan tekanan ekonomi terhadap negara kepulauan itu.

"Pemerintah (AS) terus mengisyaratkan kemungkinan tindakan militer terhadap (Kuba) karena 'negara itu hancur' … dan akan menjadi suatu kehormatan untuk membebaskannya," sindir Rodriguez di platform X, Selasa (5/5).

"Hal sinis dan munafik dari (tindakan) ini adalah bahwa AS selama beberapa dekade telah berupaya menghancurkan negara itu dengan melancarkan perang ekonomi; dan pemerintah itu melakukannya dengan semangat lebih besar dalam dua bulan terakhir melalui penerapan dua Perintah Eksekutif yang bersifat genosida," ujarnya.

Rodriguez mengatakan pembatasan ekonomi serta kemungkinan aksi militer akan melanggar hukum internasional dan merupakan "kejahatan internasional."

"Baik blokade ekonomi dan pengepungan energi maupun langkah-langkah koersif ekstrateritorial yang baru; ancaman serangan militer dan agresi itu sendiri adalah kejahatan internasional," katanya.

Pada hari yang sama, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membantah pemerintahnya memberlakukan blokade minyak terhadap Kuba meski AS mengancam menerapkan tarif terhadap negara mana pun yang menjual minyak ke Kuba.

"Tidak ada blokade minyak terhadap Kuba, secara spesifik," kata Rubio dalam konferensi pers.

Kuba saat ini menghadapi krisis bahan bakar dan pemadaman listrik yang meluas setelah AS memberlakukan embargo minyak pada 30 Januari.

Presiden AS Donald Trump berulang kali mengatakan Kuba adalah target "berikutnya" setelah operasi militer terhadap Iran. Ia juga menyebut negara Karibia itu akan segera "gagal."

Dalam pernyataan terpisah, Rodriguez menolak klaim Rubio bahwa tidak ada blokade minyak terhadap Kuba.

"Ia memilih untuk berbohong. Ia bertentangan dengan Presiden dan Juru Bicara Gedung Putih," katanya.

Ia menunjuk pada perintah eksekutif Trump pada 29 Januari, yang menurutnya mengancam negara-negara pengekspor bahan bakar ke Kuba dengan tarif. Rodriguez berpendapat langkah itu telah menghalangi pasokan bahan bakar ke negara itu secara drastis.

"Dalam empat bulan, hanya satu kapal tanker bahan bakar yang tiba di Kuba. Semua pemasok kami diintimidasi dan diancam, yang melanggar aturan perdagangan bebas dan kebebasan navigasi," ujarnya.

Rodriguez juga menyinggung perintah eksekutif Trump pada 1 Mei yang menetapkan sanksi sekunder di sektor energi, yang semakin memperketat akses Kuba terhadap bahan bakar.