Pelaku Pasar Butuh Kepastian Arah Kebijakan dari BI dan Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah perlu memperkuat disiplin fiskal yang terkait dengan pengelolaan defisit anggaran, penarikan utang, dan kualitas output belanja, terutama saat rupiah sudah melemah hingga ke level 18.000 rupiah per dollar Amerika Serikat (AS).

Pengamat ekonomi dari Universitas Jember, Jawa Timur, Adhitya Wardhono mengatakan bahwa kondisi rupiah sudah masuk fase tekanan serius, sehingga pemerintah diharapkan membuat kebijakan yang memperkuat sinyal disiplin fiskal agar rupiah tidak terus melemah.

“Selama migas masih defisit dan impor energi tinggi, rupiah tetap rentan terhadap kenaikan harga minyak dan gejolak geopolitik,” kata Adhitya di Jember, Jawa Timur, Sabtu (6/6).

Dia pun mengimbau agar belanja pemerintah diarahkan ke sektor produktif yang memperkuat kapasitas ekspor, substitusi impor, energi, pangan, dan produktivitas.

Menurutnya, pelemahan rupiah bukan hanya soal dollar AS yang menguat, namun sinyal bahwa pasar sedang menguji tiga hal yaitu ketahanan eksternal Indonesia, kredibilitas fiskal, dan konsistensi kebijakan moneter.

“Semakin lemahnya rupiah kali ini bukan sekadar fluktuasi harian, namun harusnya dibaca sebagai bagian sinyal bahwa pasar butuh kepastian arah kebijakan,” tuturnya.

Nilai tukar pada dasarnya adalah harga yang mencerminkan bagaimana pasar menilai kondisi ekonomi suatu negara. Ketika rupiah melemah secara signifikan meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi masih terkendali di 2,42 persen, terdapat paradoks yang perlu dijelaskan.

Rupiah tetap tertekan menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar likuiditas valuta asing jangka pendek, tetapi juga menyangkut ekspektasi pasar, risiko global, dan persepsi terhadap arah kebijakan domestik.

“Rupiah sempat menyentuh rekor rendah sekitar 18.021 per dollar AS pada perdagangan Kamis (4/6). Pelemahan itu terjadi di tengah kekhawatiran pasar terhadap perang Iran maupun faktor domestik seperti tata kelola fiskal pemerintah,” katanya.

Adhitya menyarankan agar pemerintah juga perlu menjaga komunikasi publik karena pernyataan yang meremehkan pelemahan rupiah dapat memperburuk persepsi pasar.

“Dalam kondisi rupiah tertekan, komunikasi pejabat publik adalah bagian dari kebijakan ekonomi. Pernyataan yang kurang tepat bisa mendapatkan penalti yang lebih mahal daripada intervensi pasar,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom dan peneliti di lembaga kajian Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra mengatakan alarm stabilitas moneter Indonesia saat ini sudah menyala yang dipicu oleh langkah BI yang dinilai kurang pas. Saat pasar sudah berkali-kali menanti kenaikan suku bunga, bank sentral malah menahan. Kemudian, saat krisis Timur Tengah memanas, BI langsung menaikkan suku bunga acuan 0,5 persen atau 50 basis poin sekaligus dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen.

“Respon BI itu dinilai pasar sebagai bentuk kepanikan, mirip yang dilakukan Bank Sentral Brasil pada 2002 silam,” katanya.

Harapan BI dengan menaikkan suku bunga 0,5 persen, maka kepanikan di pasar mereda ternyata keliru, justru mereka merespon negatif dengan dalih jika suku bunga naik, maka akan semakin membebani fiskal, terutama kemampuan membayar utang dan bunga.