Wamen Ekraf Ungkap Platform Streaming Musik Sarana Promosi Musik Indonesia
Minggu, 15 Feb 2026, 00:10 WIB | Oleh: Ilham Sudrajat
Doc: Biro Komunikasi Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan
JAKARTA - Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar menilai platform streaming musik sebagai salah satu sarana promosi musik Indonesia. Hal tersebut disampaikannya ketika melakukan audiensi dengan Spotify.
Irene menyebut, hal ini bertujuan memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri digital dalam mendorong kemajuan sektor musik nasional. Menurutnya, pemerintah merupakan penghubung antar pelaku industri dalam membuka peluang promosi maupun menyelesaikan hambatan.
“Kami mengapresiasi peran platform digital seperti Spotify yang tidak hanya menjadi sarana distribusi musik. Tetapi juga mendukung promosi artis melalui fitur kreatif, konten video pendek, hingga program pelatihan dan masterclass bagi musisi Indonesia,” kata dia di Jakarta, Jumat (13/2).
Melalui audiensi, baginya, merupakan ruang dialog arah kebijakan dan prioritas pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian, pihaknya juga membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ekosistem musik Indonesia.
Sementara itu, pihak Spotify turut memaparkan roadmap kebijakan dengan fokus memperbesar pendapatan industri musik secara keseluruhan. Selain itu, pihaknya berkomitmen memperbaiki aliran pembayaran royalti agar lebih efisien dan transparan.
“Spotify ingin menjadi mitra pemerintah dan pemegang hak musik untuk memperkuat sektor musik sekaligus meningkatkan transparansi. Kami melaporkan secara terbuka jumlah royalti yang dibayarkan dan menunjukkan bagaimana artis dapat berkembang melalui platform kami,” kata Regional Director for Government Affair MEA & JAPAC Spotify, Imad Mesdoua.
Diketahui, Spotify mencatat lebih dari 11 miliar dolar Amerika Serikat dalam bentuk royalti kepada pemegang hak musik pada tahun 2025. Namun, sistem tersebut menghadapi tantangan metadata, basis data lintas wilayah, serta proses lisensi yang berbeda-beda di setiap negara.
Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan keterlambatan pembayaran hingga mengurangi visibilitas hak cipta. Karena itu, pembenahan sistem yang lebih rapi dan transparan menjadi perhatian bersama. ils/I-1
Like, Share, Comment:
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!