Indonesia Masih Kekurangan Tenaga untuk Sektor Pariwisata

JAKARTA – Saat ini sumber daya manusia yang bekerja di sektor pariwisata masih kurang, maka harus diakselerasi lewat Pendidikan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial bekerja sama memperkuat sektor pariwisata dan kesejahteraan sosial, khususnya melalui perluasan akses pendidikan sebagai salah satu program prioritas pemerintah.

Kerja sama itu dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Kampus Dayeuhkolot Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/7).

“Kolaborasi ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun manusia Indonesia yang unggul sebagai fondasi pembangunan bangsa,” kata Widiyanti dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Widiyanti mengatakan kerja sama tersebut merupakan wujud nyata sinergi lintas kementerian dalam mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia melalui program Sekolah Rakyat.

Penandatanganan MoU itu juga menjadi payung hukum sekaligus komitmen bersama Kementerian Pariwisata dengan Kementerian Sosial dalam mendukung penyediaan fasilitas pendidikan yang inklusif dan merata.

Ruang lingkup kerja sama di antaranya meliputi penggunaan sementara barang milik negara milik Kementerian Pariwisata berupa lahan di Kampus Politeknik Pariwisata NHI Bandung dengan luas paling tinggi 70.100 meter persegi untuk penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Adapun dengan rincian, 50.100 meter persegi akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana prasarana Sekolah Rakyat.

Sedangkan 20.000 meter persegi dialokasikan untuk dukungan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berupa fasilitas olahraga dan aula serbaguna, yang akan dimanfaatkan bersama oleh Sekolah Rakyat dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Kerja sama itu juga mencakup sejumlah ruang lingkup kolaborasi lain meliputi dukungan terhadap pelaksanaan program di bidang pariwisata dan sosial serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, kesejahteraan sosial, dan bagi penerima manfaat Kementerian Sosial, sinkronisasi program Sekolah Rakyat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial di desa wisata dan destinasi wisata, serta penguatan kurikulum sadar wisata bagi siswa Sekolah Rakyat.

Selain itu juga pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi oleh Kementerian Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan lain yang disepakati berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing pihak.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Pariwisata dalam mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto dengan menyediakan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat.

Berdasarkan data yang dimilikinya, hampir 4 juta anak-anak usia sekolah tidak sekolah, belum sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah karena berbagai masalah terutama di bidang ekonomi.

Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto dikatakannya telah menargetkan pembangunan lebih dari 100 titik gedung permanen Sekolah Rakyat dan diharapkan nantinya tiap satu kabupaten/kota akan memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat.

Lulusan Sekolah Rakyat diharapkan dapat melanjutkan ke dua jalur lanjutan baik ke perguruan tinggi maupun pekerja terampil di dalam negeri maupun luar negeri. sehingga diharapkan kerja sama keduanya bisa berlanjut di mana lulusan-lulusan Sekolah Rakyat nantinya bisa melanjutkan perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pariwisata.

"Bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat yang memang memiliki minat dan bakat di dunia pariwisata bisa kita bimbing, kita arahkan ke perguruan tinggi yang ada di bawah koordinasi Kementerian Pariwisata," katanya.