Puskepi Desak DPR Harus Turun Tangan: Mafia Migas Tak Bisa Dibiarkan!

JAKARTA – Pemberantasan mafia migas menjadi krusial karena praktik rente dan penyimpangan distribusi energi dapat menggerus efisiensi, menekan investasi, serta membebani keuangan negara.

Keberadaan mafia memperlebar disparitas harga, menghambat transparansi tata niaga, dan mengganggu stabilitas pasokan yang berdampak langsung pada dunia usaha dan masyarakat.

Dengan menutup celah korupsi dan memperkuat pengawasan rantai pasok migas, pemerintah tidak hanya meningkatkan kredibilitas sektor energi, tetapi juga memastikan kebijakan subsidi dan ketersediaan BBM tepat sasaran.

Dalam jangka panjang, pemberantasan mafia migas menjadi fondasi penting menuju ketahanan energi yang lebih adil, sehat, dan berkelanjutan.

Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menyatakan pemberantasan mafia migas dinilai sangat penting dan mendesak di tengah upaya mewujudkan swasembada energi sebagaimana Asta Cita Pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menurut Direktur Puskepi Sofyano Zakaria salah satu elemen yang dinilai memiliki peran strategis dalam pemberantasan tuntas mafia migas adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Oleh karena itu dukungan politik DPR sangat dibutuhkan dalam memberantas mafia migas,” kata dia melalui sambungan telepon di Jakarta, Jumat (21/11).

Jika terdapat kecurigaan praktik mafia migas, tambahnya, DPR harus berani memberikan dukungan politik, melalui Komisi yang berkaitan dengan migas seperti Komisi VI dan XII, wakil rakyat harus aktif bersuara kepada pemerintah agar segera menangani dengan serius.

Ketika kasus belum dibuka, misalnya, dukungan adalah dalam bentuk terus bersuara hingga praktik mafia migas tersebut bisa dibongkar aparat penegak hukum (APH).

Sedangkan ketika kasus tersebut sudah dibongkar, lanjutnya, DPR pun harus terus bersuara, dalam hal ini harus mendesak agar hukuman mafia migas tersebut bisa maksimal, jangan sampai kasusnya didiamkan terus.

"Melalui dukungan politik tersebut, diharapkan pemberantasan mafia migas menjadi lebih efektif," ujar pengamat migas itu.

Sebelumnya, pembahasan mengenai upaya pemberantasan mafia migas mengemuka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR dan Pertamina, Rabu (19/11). Salah satu indikasi mafia migas, adalah pengondisian agar impor terus dilakukan.

Dalam RDP tersebut, anggota Komisi VI DPR Mufti AN Anam bahkan meminta BUMN tersebut untuk berani melawan mafia migas, termasuk menyampaikan kepada DPR.

"Pak Simon (Direktur Utama Pertamina) jangan takut sama mafia. Kalau ada apa-apa, sampaikan kepada kami, Pak," kata Mufti.