Whoosh Tak Akan Ngebut Tanpa Danantara: Fokus Operasional dan Restrukturisasi Utang Jalan Terus

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memastikan perannya dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) akan berfokus pada aspek operasional. Artinya, Danantara bertanggung jawab dalam pengelolaan layanan dan pemeliharaan sarana serta prasarana kereta cepat pertama di Asia Tenggara itu.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyebut keputusan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto, yang menegaskan bahwa operasional Whoosh akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Danantara.

"Yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden, untuk operasional tentu akan menjadi tanggung jawab Danantara. Karena operasionalnya kan Danantara, jadi kami bertanggung jawab secara operasional kepada Whoosh," ujarnya di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (11/11).

Dony menambahkan, proyek kereta cepat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Namun, ia mengakui masih ada persoalan utang yang perlu dibenahi agar operasional Whoosh berjalan lebih efisien.

"Ini juga solusi terbaik, tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur," jelasnya.

Menurut Dony, langkah tersebut merupakan sinyal positif yang akan meningkatkan kualitas layanan Whoosh sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. "Bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik dan mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi," tuturnya.

Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan Public Service Obligation (PSO) untuk operasional Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB). Skema ini akan memungkinkan sebagian biaya operasional ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Untuk ke depannya, mengenai Whoosh ini ada porsi Public Service Obligation-nya yang ditanggung pemerintah, dan juga ada sarana yang akan ditanggung bersama-sama," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/11/2025).

Menurutnya, penerapan PSO menjadi langkah penting karena selama ini KCJB belum menerima subsidi seperti moda transportasi publik lainnya. Skema PSO diharapkan dapat menekan harga tiket agar lebih terjangkau bagi masyarakat luas.

"Itu kan ada undang-undangnya juga memang untuk prasarana dan juga untuk mass transportation itu tanggung jawab pemerintah. Tapi untuk sarananya dan operasionalnya bisa di BUMN atau badan usaha lainnya," ujar Rosan.

Di sisi lain, Dony menjelaskan bahwa Indonesia dan China telah sepakat untuk merestrukturisasi utang proyek KCJB hingga 60 tahun. Proses restrukturisasi ini tengah difinalisasi melalui negosiasi antara tim gabungan Indonesia dan pihak China.

"Nanti kan ada tim, nanti dengan Pak Luhut. Kalau kami (Danantara) kan lebih kepada korporasi ya. Kita terus bernegosiasi," kata Dony di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (23/10/2025).

Ia menegaskan, negosiasi dengan pihak China akan mencakup pembahasan soal jangka waktu pinjaman, suku bunga, hingga mata uang yang digunakan dalam pembayaran. Targetnya, restrukturisasi dapat diselesaikan sebelum akhir tahun 2025.

"Jadi nggak rumit dan pasti akan kita selesaikan," tegasnya.