Ketika Wilayah Hulu Telah Rusak, Jangan Salahkan Air yang Turun Tanpa Peringatan

Tidak ada resep tunggal yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan banjir di Nusa Tenggara Barat, namun sejumlah langkah konkret sebenarnya dapat ditempuh jika pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta mampu berjalan beriringan.

Langkah pertama adalah memperkuat sistem aliran air dari hulu hingga hilir. Pemerintah daerah perlu memastikan daerah aliran sungai (DAS) kembali berfungsi sebagaimana mestinya, dengan melakukan penghijauan di kawasan hulu, menata tebing sungai, dan memeriksa secara rutin kondisi saluran air dan drainase. Jika alih fungsi lahan di wilayah perbukitan terus dibiarkan, tanpa kendali, maka bukan tidak mungkin banjir besar akan kembali datang, mengulang kisah yang sama dari tahun ke tahun.

Langkah kedua adalah meninjau ulang tata ruang dan izin pembangunan di kawasan rawan banjir. Bangunan yang berdiri di tepi sungai atau di atas jalur air kerap menjadi penghalang alami aliran air. Karena itu, pemda perlu memperketat izin serta memastikan saluran air dan drainase tetap terbuka. Dalam banyak kasus, drainase yang tersumbat oleh sampah atau bangunan membuat air hujan seketika berubah menjadi ancaman serius.

Langkah ketiga menyangkut kesiapsiagaan warga. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki BPBD dan sistem tanggap darurat, edukasi masyarakat masih sering bersifat reaktif, baru dilakukan setelah banjir terjadi. Padahal, pelatihan rutin, simulasi evakuasi, dan pemetaan wilayah rawan banjir bisa menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan komunitas. Program semacam ini perlu menjadi agenda tetap di tingkat sekolah, desa, hingga kelurahan.

Dari sisi anggaran, pemerintah juga perlu mengubah paradigma dari sekadar tanggap darurat menuju upaya mitigasi yang lebih berkelanjutan. Anggaran untuk pemulihan memang penting, tetapi porsi yang lebih besar seharusnya diarahkan pada langkah-langkah pencegahan, seperti membangun tanggul alami, menyiapkan penampungan air sementara, memperluas ruang hijau, hingga memperbaiki saluran air yang rusak. Rencana semacam ini perlu tertuang dengan jelas dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan APBD, agar tidak berhenti pada tataran wacana semata.

Terakhir, banjir bukan persoalan pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Dunia usaha dapat berperan melalui program tanggung jawab sosial (CSR), misalnya dengan membantu penghijauan di kawasan hulu. Komunitas lokal bisa membentuk tim siaga banjir di tingkat desa atau kelurahan. Pemerintah daerah berperan sebagai penggerak, pembina, dan pengatur agar seluruh elemen masyarakat dapat terlibat aktif.

Hanya dengan kolaborasi lintas pihak, langkah-langkah kecil itu dapat berubah menjadi kekuatan besar yang menahan air sebelum berubah menjadi bencana.

Refleksi

Melihat kejadian banjir di Bima dan Dompu, masyarakat NTB diingatkan bahwa bencana bukan sekadar musibah yang hanya bisa ditanggulangi setelah datang; bencana adalah fenomena hidrometeorologi yang bisa ditekan dengan kesiapan dan desain ruang hidup yang tepat.

Pemda memiliki peran sangat krusial dalam meminimalisir risiko mulai dari hulu hingga hilir, dari kebijakan tata ruang hingga aksi gotong-royong di tingkat warga.

Ketika pemerintah daerah mampu menyelaraskan tindakan tanggap darurat dengan upaya mitigasi jangka panjang, ketahanan wilayah terhadap banjir akan meningkat secara nyata. Pada titik itu, warga NTB tidak lagi akan selalu tergiring oleh rasa terkejut setiap kali hujan besar datang mengguyur.

Banjir memang bisa menjadi peringatan, tetapi pada saat yang sama, ia juga dapat menjadi momentum penting untuk membangun kesadaran, memperkuat sinergi, dan menata sistem yang lebih tangguh di masa depan.

Kini, pilihan sepenuhnya berada di tangan semua pihak. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus menunggu air datang dan menanggung akibatnya, atau justru bergerak lebih awal agar air tidak lagi membuat kita tak berdaya. Ant