Perkuat Peran Kla/Marga, Seminar Dorong Ekonomi dan Budaya Papua Lebih Inklusif

JAKARTA — Penguatan peran komunitas adat, khususnya klan (Kla) dan marga, dinilai menjadi salah satu elemen penting dalam mendorong pembangunan Papua yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut mengemuka dalam seminar bertema “Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan” yang digelar di Auditorium Bahtiar Effendy, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada hari Rabu (29/7).

Seminar tersebut menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, akademisi, mahasiswa, serta masyarakat Papua untuk membahas berbagai persoalan sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua.

Kegiatan dihadiri secara langsung oleh Ikatan Mahasiswa Papua (Imapa) Jakarta dan sivitas akademika UIN Jakarta. Seminar juga digelar secara hybrid dengan melibatkan Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai serta lebih dari 150 peserta dari berbagai kelompok masyarakat produktif di Papua.

Sejumlah kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut antara lain Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan Konepa, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, serta jejaring BP3OKP yang berasal dari empat kabupaten.

Dalam diskusi, para narasumber menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dunia pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mempercepat pembangunan Papua.

Implementasi Otonomi Khusus, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pendekatan berbasis kebudayaan disebut sebagai sejumlah pilar penting dalam membangun Papua secara lebih berkeadilan.

Perspektif masyarakat Papua menjadi salah satu bagian penting dalam seminar tersebut. Peserta menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat produktif di lapangan, khususnya berkaitan dengan pengembangan usaha dan akses terhadap pasar.

Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah perlunya percepatan pembangunan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan. Hilirisasi dinilai dapat memberikan nilai tambah bagi produk masyarakat sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat adat.

Selain itu, peserta mendorong revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses terhadap informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, hingga penyediaan pelabuhan khusus yang dapat mendukung distribusi produk lokal Papua.

Persoalan distribusi menjadi perhatian karena biaya logistik yang tinggi dapat memengaruhi daya saing produk masyarakat Papua. Karena itu, peserta berharap pemerintah menghadirkan fasilitasi yang lebih responsif, adil, dan proporsional untuk memperluas akses pasar sekaligus menekan biaya distribusi.

Dengan dukungan infrastruktur, informasi perdagangan, dan konektivitas yang lebih baik, produk unggulan Papua diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, tetapi juga memiliki daya saing di tingkat nasional hingga global.

Seminar tersebut juga menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai bagian aktif dari proses pembangunan, bukan sekadar sebagai penerima manfaat. Penguatan kapasitas ekonomi masyarakat adat melalui klan dan marga diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga nilai-nilai budaya Papua.

Berbagai masukan yang disampaikan dalam forum diharapkan dapat menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan Papua. Dengan demikian, program pemerintah dapat semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat adat serta memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua.

Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperluas ruang dialog, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Papua. Penguatan ekonomi masyarakat adat dan pelestarian budaya diharapkan menjadi bagian dari upaya mewujudkan Papua yang damai, maju, dan berkelanjutan.