Pemerintah Harus Segera Terapkan Kebijakan yang Tepat Antisipasi Dampak Perang AS-Iran

JAKARTA - Berlarutnya proses perdamaian Amerika Serikat (AS) dan Iran harus menjadi alarm bagi Indonesia untuk segera menerapkan kebijakan yang tepat sehingga mampu mengatasi dampak yang terjadi.

“Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Jalan Buntu Perdamaian Iran-AS dan Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia dan Dunia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (29/7).

Diskusi yang dimoderatori Luthfi Assyaukanie, Ph.D (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan narasumber Prof. Dr. Siti Mutiah Setiawati, M.A. (Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol Universitas Gadjah Mada /UGM), Dr. Fahmy Radhi, M.B.A. (Pengamat Ekonomi Energi - Konsultan Ekonomi Energi SKK Migas dan Pertamina), dan Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. (Pengamat Hubungan Internasional, Universitas Indonesia).

Selain itu, hadir pula Mohammad Faisal, Ph.D (Direktur CORE Indonesia) sebagai penanggap.

Lestari mengungkapkan bahwa konflik yang berlangsung sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 telah mengganggu jalur vital Selat Hormuz yang mengalirkan sekitar seperlima minyak dan gas dunia.

Akibatnya, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harga minyak dunia melonjak 25%-30% di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu mengingatkan bahwa setiap kenaikan harga minyak sebesar US$1 per barel menambah beban APBN sekitar 6,8 triliun rupiah, sementara pelemahan rupiah 100 rupiah per dollar menambah beban sekitar 800 miliar rupiah.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itumendorong pemanfaatan penerapan politik bebas aktif dalam membuka berbagai peluang yang ada dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global.

Selain itu, Rerie berharap, para pemangku kepentingan dapat segera mengambil langkah-langkah antispatif untuk meredam dampak guncangan ekonomi global, sebagai bagian dari upaya menjalankan amanah konstitusi untuk melindungi setiap warga negara.

Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad berpendapat bahwa bahwa kondisi perang AS- Iran saat ini harap-harap cemas, karena setelah sempat berhenti, kedua negara kembali saling serang.

"Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan," ujar Shofwan.

Dia berpendapat bahwa perang AS-Iran belum menghadapi jalan buntu. Karena, menurut Shofwan, saling serang itu bagian dari proses perundingan.

Masing-masing pihak yang bertikai, jelas dia, memiliki daya tawar dalam melakukan negosiasi terkait hal-hal yang sensitif. "Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu," ujarnya.

Guru Besar Geopolitik Timur Tengah, Fisipol UGM Siti Mutiah Setiawati menilai, Indonesia dalam posisi canggung menyikapi perang AS-Iran karena Indonesia dinilai sudah berpihak pada salah satu negara yang berkonflik.

Menurut Siti, ada kesulitan diplomasi yang penting dan harus segera diatasi, karena posisi Indonesia dinilai tidak netral oleh sejumlah pihak.

Menurut dia, perundingan AS-Iran tidak kunjung membuahkan perdamaian, karenapihak-pihak yang bertikai tidak komit dengan kesepakatan yang dicapai.