Ketika Wilayah Hulu Telah Rusak, Jangan Salahkan Air yang Turun Tanpa Peringatan

MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT - Ketika hujan lebat mengguyur langit wilayah timur Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada awal November 2025, tidak banyak warga yang sempat waspada, sebelum air menyapu pemukiman dan jalan raya.

Di Desa Kore, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, air mencapai ketinggian sekitar 60 sentimeter dan menutup akses jalan utama.

Sementara di Kabupaten Dompu, air juga merendam dua desa, yaitu Kramat dan Lasi, hingga memutuskan akses jalan utama dan mengisolasi warga untuk beberapa waktu.

Fenomena ini bukan sekadar kejadian alam yang singkat. Ia menuntut kita merenungkan kembali betapa rentannya wilayah NTB dalam menghadapi banjir, dan pada saat yang sama menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu merespons dan mencegah bencana serupa terjadi kembali.

Dalam pengamatan cepat terhadap dua wilayah yang terdampak, tampak bagaimana sejumlah faktor berpadu membentuk bencana.

Curah hujan yang tinggi, aliran air dari hulu yang deras, sistem drainase yang sempit, hingga aktivitas manusia yang mengubah fungsi lahan, tanpa kendali, semuanya berperan menciptakan rentetan peristiwa yang sulit dibendung.

Di Bima, hujan deras sejak siang hari membuat air dari pegunungan turun deras dan meluap ke permukiman warga.

Sementara di Dompu, curah hujan disertai kilat dan angin kencang membuat empat kecamatan tergenang, dengan ketinggian air antara 20 hingga 70 sentimeter.

Genangan itu bukan sekadar akibat hujan, tetapi juga cerminan dari lemahnya tata kelola air di kawasan yang terus tumbuh, tanpa arah.

Di tengah kondisi itu, peran komunitas menjadi elemen penting. Sungai dan drainase yang dulu berfungsi sebagai jalur alami air, kini banyak tertutup bangunan, tertimbun sampah, atau menyempit karena alih fungsi lahan.

Seorang pejabat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat menilai, persoalan banjir tidak bisa hanya dituding sebagai akibat dari curah hujan tinggi atau hutan yang gundul.

Ada rangkaian faktor yang saling terkait, yakni mulai dari menyempitnya sungai dan saluran drainase, hingga tumpukan sampah yang menghambat aliran air.

Pandangan itu menggambarkan kenyataan di lapangan. Di wilayah, seperti NTB yang didominasi perbukitan dan memiliki banyak daerah aliran sungai, waktu tanggap terhadap potensi banjir sangatlah singkat.

Ketika kawasan hulu tak terkelola dengan baik dan pemerintah daerah terlambat mengambil langkah antisipatif, air akan turun tanpa banyak peringatan, membawa lumpur dan genangan yang tak sekadar mengganggu, tetapi juga melumpuhkan aktivitas warga.

Peran pemda