Kepastian Pasar Dinilai Pulihkan Kredit UMKM

Pemerintah didorong mengubah fokus kebijakan dari dominasi subsidi bunga menuju penguatan ekosistem bisnis UMKM melalui kepastian pasar dan skema penjaminan kredit berbasis risiko.

Jakarta – Pemerintah dinilai perlu membangun kepastian pasar (off-taker) bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar pelaku usaha lebih berani meningkatkan kapasitas produksi sekaligus lebih mudah mengakses pembiayaan perbankan. Chief Economist Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Winang Budoyo menilai pemulihan kredit UMKM tidak cukup hanya mengandalkan penurunan suku bunga atau perluasan subsidi, tetapi juga memerlukan ekosistem usaha yang memberikan kepastian permintaan.

Menurut Winang, mayoritas UMKM di Indonesia masih belum masuk ke dalam ekosistem closed loop, yakni model bisnis yang memiliki kepastian rantai pasok dan pembeli. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha enggan berekspansi karena belum yakin tambahan produksi yang dihasilkan akan terserap pasar.

"Kelemahannya adalah mayoritas UMKM masih belum masuk ke dalam ekosistem closed loop. Misalnya, sekarang dia hanya mampu menjual 10 unit. Dia ingin melakukan ekspansi menjadi 20 unit, tetapi dia belum yakin apakah tambahan produksi tersebut akan laku atau tidak," kata Winang di Jakarta, Kamis (30/7).

Ia menjelaskan, jika UMKM telah terhubung dalam ekosistem tersebut, pelaku usaha dapat memproyeksikan kebutuhan produksi, nilai piutang, hingga persediaan secara lebih akurat karena telah memiliki kepastian permintaan. Kepastian ini juga memudahkan bank menilai kelayakan pembiayaan.

Winang menilai digitalisasi UMKM perlu diarahkan tidak hanya untuk mempermudah transaksi pembayaran, tetapi juga memperkuat pencatatan keuangan. Dengan pembukuan yang rapi, piutang usaha (account receivable) maupun persediaan (inventory) dapat dimanfaatkan sebagai agunan pembiayaan, sehingga UMKM tidak selalu bergantung pada aset tetap.

"Artinya, perlu didorong digitalisasi model bisnis UMKM agar agunan dapat berbasis account receivable maupun persediaan (inventory). Sebenarnya praktik seperti ini sudah banyak diterapkan bank kepada perusahaan-perusahaan besar," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan sebagian besar UMKM masih mencampurkan keuangan pribadi dan usaha sehingga rekam jejak transaksi belum terdokumentasi dengan baik. Mengacu pada kajian World Bank, digitalisasi UMKM saat ini masih didominasi pada sisi penerimaan pembayaran (cash in), sementara transaksi pengeluaran (cash out) masih banyak dilakukan secara manual.

Sebagai masukan, Winang mendorong pemerintah mengubah fokus kebijakan dari dominasi subsidi bunga menuju penguatan ekosistem bisnis UMKM melalui kepastian pasar dan skema penjaminan kredit berbasis risiko. Menurutnya, penjaminan kredit tidak akan efektif apabila pelaku usaha belum memiliki kepastian pembeli.

"Walaupun ada penjaminan, kalau off-taker-nya belum jelas atau pembelinya belum pasti, hasilnya akan sama saja. Menurut saya, bukan semata-mata kuota penjaminannya yang harus ditambah, tetapi juga harus ada kepastian mengenai siklus bisnisnya, mulai dari produksi sampai ke end user," kata Winang.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit UMKM pada Mei 2026 tumbuh 0,60 persen secara tahunan (year on year/yoy), membaik dibanding awal tahun yang sempat terkontraksi. Pertumbuhan tersebut ditopang kredit usaha mikro yang tumbuh 0,64 persen dan kredit usaha menengah sebesar 1,84 persen, sementara kredit usaha kecil masih mengalami kontraksi 0,24 persen.

Di sisi lain, kredit perbankan nasional secara keseluruhan tumbuh lebih tinggi, yakni 11,51 persen (yoy) menjadi Rp8.918 triliun. Kondisi ini menunjukkan pemulihan pembiayaan UMKM masih tertinggal dibanding pertumbuhan kredit perbankan secara umum, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih menyentuh akar persoalan, yakni kepastian pasar dan penguatan ekosistem usaha. ers/YK/and