Gubernur Pramono : APIP Harus Jadi Mitra Strategis, Bukan Sekadar Pengawas!

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus berperan bukan hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis (strategic partner) dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di kawasan Jakarta Barat, Kamis (9/10).

Gubernur Pramono dalam sambutannya menyampaikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang berbasis good governance demi mendorong transformasi Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global yang berdaya saing tinggi.

“Inspektorat Daerah sebagai APIP memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai strategic partner dan trusted advisor bagi Kepala Daerah dalam memastikan program prioritas berjalan sesuai prinsip good governance serta mendukung kemandirian fiskal daerah,” ujar Pramono dalam sambutannya.

Ia menjelaskan bahwa peran APIP dapat diwujudkan melalui pelaksanaan probity audit terhadap proyek strategis daerah, serta pengembangan berbagai alternatif creative financing guna memperkuat pembiayaan pembangunan daerah. Pramono menekankan, pengawasan internal harus menjadi instrumen pendukung agar pembangunan berjalan efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai tuan rumah penyelenggara Rakornas Binwas, Pramono menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kepercayaan yang diberikan kepada Jakarta sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan nasional ini. Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus menjalin kolaborasi erat dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan berbagai program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Cek Kesehatan Gratis, Penuntasan Tuberkulosis, dan pembangunan rumah sakit berkualitas.

“Oleh karena itu, sebagai kepala daerah, kita memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, anggaran, dan pelayanan publik dijalankan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas,” kata Pramono menegaskan.

Gubernur Pramono juga mengingatkan pentingnya independensi APIP agar bisa bekerja objektif dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Ia menilai, APIP daerah harus memiliki saluran pelaporan langsung kepada kepala daerah dan terus meningkatkan kapasitas agar mampu memberikan masukan strategis berbasis data dan analisis yang akurat.

“APIP Daerah perlu bekerja berdasarkan prinsip independen dan bebas dari pengaruh kepentingan pihak lain, serta memiliki akses pelaporan langsung kepada kepala daerah. Selain itu, APIP juga harus kompeten dalam memberikan insight untuk pengambilan keputusan yang tepat,” tambahnya.

Dalam forum Rakornas Binwas 2025 ini, Pramono berharap kegiatan tersebut dapat menjadi ruang produktif bagi seluruh kepala daerah dan jajaran pengawas untuk bertukar pengalaman, memperkuat sinergi, dan membangun sistem pengawasan yang adaptif dan modern. Ia menekankan bahwa sinergi antarinspektorat daerah sangat diperlukan agar pengawasan publik di seluruh Indonesia semakin kuat.

“Semoga melalui forum ini, komitmen kita dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, profesional, dan berorientasi hasil semakin kokoh, serta menjadikan APIP sebagai mitra strategis yang memperkuat fondasi pemerintah daerah di seluruh Indonesia,” tutup Pramono.

Agenda Rakornas akan berlanjut hingga Jumat (10/10) dengan pelaksanaan Rapat Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) yang membahas laporan pertanggungjawaban kepengurusan 2021–2025 serta pemilihan Ketua Umum FIDSI periode 2025–2029. Pada forum tersebut, Inspektur Provinsi DKI Jakarta terpilih sebagai Ketua FIDSI baru, menandai peran Jakarta yang semakin kuat dalam membangun sistem pengawasan daerah yang transparan dan kredibel.

Kehadiran FIDSI diharapkan mampu menjadi wadah strategis bagi seluruh APIP Daerah dalam meningkatkan kinerja pengawasan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian, sistem pemerintahan daerah di Indonesia dapat semakin kokoh, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat.