Bisakah Sekolah Rakyat Jadi Solusi Ketimpangan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin?

Senza Arsendy, The University of Melbourne

Sekolah Rakyat merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah di bidang pendidikan. Meski menjadi prioritas dengan anggaran yang besar, Sekolah Rakyat dikelola oleh Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan.

Sekitar 53 Sekolah Rakyat ditargetkan beroperasi di tahun ajaran baru 2025, dengan target 200 sekolah akan terbangun di akhir 2025. Lokasinya akan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti kota Pasuruan dan kota Probolinggo di Jawa Timur, Sentra Alyatama Jambi, Sentra Efata Kupang dan Sentra Turnou Tou Manado.

Sekolah Rakyat bertujuan mengatasi ketimpangan pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Mereka akan belajar dengan menggunakan perangkat teknologi mumpuni dan guru yang diseleksi melalui mekanisme ketat.

Sayangnya, sekolah ini hanya diperuntukkan untuk siswa miskin dengan jumlah terbatas. Ini rentan menimbulkan ketimpangan baru antara deserving dan undeserving poor (siswa miskin yang pantas dan tidak pantas menerima).

Kelompok pertama dianggap berhak mendapatkan bantuan pemerintah berupa sekolah berkualitas karena prestasi akademis mereka. Sementara anak-anak miskin yang dianggap kurang berprestasi dibiarkan berebut bangku pendidikan di sekolah negeri yang jumlahnya terbatas.

Sekolah Rakyat juga dikhawatirkan akan menghidupkan kembali kastanisasi pendidikan di zaman kolonial, rentan membuka celah korupsi, tata kelola yang tumpang tindih antar kementerian, hingga stigma negatif untuk siswanya.

Alih-alih mengatasi ketimpangan, Sekolah Rakyat justru berpotensi mencabut anak dari komunitas yang lebih inklusif dan belum tentu bermanfaat bagi masyarakat miskin.

Ketimpangan masih ada

Riset tahun 2020 menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi masalah serius pendidikan di Indonesia, dan makin parah setelah terjadinya COVID-19. Ketimpangan ini terjadi termasuk antara anak miskin dan nonmiskin.

Dari sisi akses, anak miskin cenderung memiliki partisipasi yang rendah di pendidikan anak usia dini (PAUD), lebih rentan putus sekolah, dan cenderung bersekolah di tempat dengan fasilitas pendidikan terbatas dibanding anak-anak dari kelompok menengah atas.

Ketimpangan akses tergambar juga pada ketimpangan hasil belajar. Misalnya, hasil tes internasional konsisten menunjukkan anak-anak miskin cenderung memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan kelompok menengah-atas.

Temuan ini menggambarkan bahwa sekolah, alih-alih menawarkan kesempatan mobilitas sosial, justru cenderung menguatkan ketimpangan ekonomi yang sudah terjadi di luar sekolah. Hal ini karena norma institusi sekolah lebih sejalan dengan norma kelas menengah-atas.