Tentara Junta Tewaskan 700 Warga Sipil dalam Enam Bulan

JENEWA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Senin (22/6) melaporkan bahwa militer Myanmar bertanggung jawab atas lebih dari 700 kematian warga sipil selama periode pemilihan enam bulan tahun lalu.

Sebuah laporan PBB terbaru yang mencakup periode dari Agustus lalu, ketika militer Myanmar mengumumkan pemilihan umum akan diadakan, hingga berakhirnya periode pemungutan suara pada akhir Januari, menyatakan bahwa sumber-sumber yang kredibel telah memverifikasi setidaknya 702 kematian warga sipil selama periode tersebut.

"Dari jumlah korban tewas tersebut, 224 adalah perempuan dan 153 anak-anak," kata laporan dari kantor hak asasi manusia PBB, seraya menambahkan bahwa serangan udara tetap menjadi penyebab tunggal terbesar kehancuran dan penderitaan.

"Setidaknya 505 warga sipil, termasuk 175 perempuan dan 112 anak-anak, atau 57 persen dari total, tewas dalam serangan yang dilakukan dengan jet tempur, drone, paramotor, dan gyrocopter," demikian pernyataan tersebut.

Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut, juru bicara Ravina Shamdasani mengatakan kepada AFP bahwa 702 orang tersebut adalah korban militer Myanmar.

"Itu tidak berarti bahwa tidak ada korban sipil yang disebabkan oleh kelompok bersenjata lain," tegas dia, seraya menambahkan bahwa laporan tersebut bergantung pada data kredibel yang mereka miliki dan angka tersebut bukanlah angka yang komprehensif.

Perang saudara melanda Myanmar pada tahun 2021 ketika militer melakukan kudeta, mengakhiri masa damai demokrasi selama satu dekade dan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.

Myanmar diperintah langsung oleh militer selama lima tahun setelah kudeta, sebelum junta mengadakan pemilu yang sangat terbatas yang tahun ini memberikan kemenangan telak bagi sekutunya dalam politik sipil.

Anggota parlemen baru memilih pemimpin kudeta Min Aung Hlaing sebagai presiden dalam masa transisi yang dikecam oleh pengawas demokrasi sebagai taktik untuk mengubah citra pemerintahannya yang berkelanjutan.

Serukan Rekomendasi

Kantor hak asasi manusia PBB, yang sejak awal sangat kritis terhadap pemilu tersebut, menyatakan dalam laporannya bahwa pelanggaran dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang serius, di tengah ketidakamanan dan ketidakstabilan yang meluas, menjadi ciri periode sebelum pemilu yang dikendalikan militer.

Pernyataan itu menyebutkan bahwa mereka telah memverifikasi insiden-insiden yang menunjukkan tren dan pola pelanggaran serta penyalahgunaan yang secara signifikan merusak hak dan kebebasan mendasar yang penting untuk pemilihan yang kredibel.

Kantor hak asasi manusia PBB juga menetapkan bahwa kematian warga sipil meningkat tajam terutama dalam dua periode terutama pada bulan Agustus-September dan Desember, yang bertepatan dengan pengumuman hasil pemilihan umum dan kemajuan militer di medan perang saat mereka berupaya mengamankan jangkauan teritorialnya.

Pernyataan Kantor hak asasi manusia PBB itu kemudian menyerukan rekomendasi kepada negara-negara untuk merujuk situasi Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional dan untuk menghentikan dan mencegah transfer senjata ke Myanmar, serta bahan bakar jet dan barang-barang dwiguna, di mana ada risiko bahwa hal itu dapat memfasilitasi pelanggaran hukum internasional. AFP/I-1