Ketua MPR RI Tegaskan Peran Besar Perempuan sebagai Kekuatan Strategis untuk Masa Depan Indonesia

Baginya, keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia memang menunjukkan kemajuan, tetapi masih belum berbanding lurus dengan keberdayaan politik perempuan secara keseluruhan. Saat ini, dari 580 kursi DPR RI, sebanyak 127 di antaranya diisi oleh perempuan.

“Nomor urut itu tidak otomatis membawa kemenangan. Pemilu kita masih belum sepenuhnya berpihak pada afirmasi keterwakilan perempuan 30 persen. Karena itu, kita harus punya daya saing baik dalam ilmu pengetahuan maupun wawasan,” ujarnya.

Himmatul juga menekankan pentingnya peran regulasi dalam mendukung perempuan, antara lain dengan keberadaan pasal 28H UUD 1945, serta afirmasi keterwakilan 30 persen dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2017, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang telah direvisi menjadi PKPU Nomor 4 Tahun 2024.

Mengakhiri paparannya, Himmatul mendorong perempuan Indonesia untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas melalui berbagai peluang pendidikan, termasuk beasiswa. Menurutnya, ruang pengabdian bagi perempuan terbuka luas, tidak hanya di parlemen, tetapi juga di berbagai bidang strategis lainnya.

Kunci Perdamaian

Sementara itu Duta Besar Indonesia Untuk Kuwait Lena Maryana Mukti menyoroti bahwa perempuan kerap terpinggirkan dalam konflik dan proses perdamaian, meskipun memainkan peran strategis sebagai pembawa damai.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian adalah kebutuhan strategis, bukan sekadar moral. Ia mengacu pada agenda global Women, Peace, and Security (WPS), yang menempatkan perempuan sebagai aktor penting dalam pencegahan konflik, perlindungan hak, dan pemulihan pasca konflik.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses perdamaian harus inklusif dan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak-anak yang justru menjadi korban terbanyak dalam konflik.

“Perumusan perdamaian harus menyertakan perempuan karena perempuan lebih memahami kebutuhan perempuan dan anak,” tegasnya.

Pendidikan yang Utama

Selain itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku masih merasakan kuatnya ketimpangan gender di dunia pendidikan dan ketenagakerjaan, khususnya di bidang STEM dan pendidikan anak usia dini.

Selain itu menurutnya meskipun perempuan mendominasi di sektor-sektor tertentu, tetap ada stereotip yang membatasi ruang gerak mereka di ranah politik, teknologi, dan ekonomi. Salah satu tantangan besar yang dihadapi perempuan Indonesia, yaitu tingginya angka perkawinan anak. Data menunjukkan 12,7 persen anak perempuan putus sekolah karena menikah dini, sementara hanya 0,37 persen pada anak laki-laki.

“Dampaknya jelas tidak setara. Laki-laki masih bisa melanjutkan sekolah meskipun menikah dini, tapi perempuan seringkali harus berhenti,” katanya.