Cegah Korupsi oleh Kepala Daerah, KPK dan Kemendagri Gelar Pembekalan Antikorupsi di 10 Wilayah
Rabu, 05 Agu 2026, 13:30 WIB | Oleh: Sriyono
Doc: antara foto
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mulai menggelar pembekalan di 10 wilayah untuk memperkuat integritas dan mencegah korupsi di pemerintah daerah, termasuk oleh kepala daerah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pembekalan tersebut diawali melalui Rapat Koordinasi Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/8), yang diikuti 47 pemerintah daerah dari Jawa Timur dan Bali.
"Harapannya seluruh kepala daerah bisa introspeksi diri. Kemudian melihat kembali apa yang sudah dikerjakan, diperbaiki, dan diubah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat," kata Setyo dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (5/8).
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mengedepankan integritas.
"Seorang kepala daerah telah menerima amanah dari masyarakat. Oleh karena itu, dia harus memiliki integritas sekaligus kapabilitas dalam menjalankan pemerintahan," kata Tito.
Sebaiknya Anda baca juga:
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah menjadikan rapat koordinasi tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.
Sebelumnya, pada 24 Juli 2026, KPK dan Kemendagri menyepakati pelaksanaan pembekalan di 10 wilayah untuk memberikan pemahaman mengenai area rawan korupsi, memetakan risiko di setiap pemerintah daerah, serta menyusun langkah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Kesepakatan itu diambil setelah KPK melakukan sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah hasil Pilkada 2024.
Selama 2025, kepala daerah yang ditangkap KPK antara lain Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
Sementara itu, pada 2026, KPK menangkap Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini, serta Bupati Pemalang Anom Widiyantoro.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!