Program MBG Harus Beri Manfaat Pada Peningkatan Ekonomi Desa

Pemerintah sendiri telah mengalokasikan 71 triliun rupiah untuk MBG pada 2025 dengan target 15 juta-17,5 juta penerima manfaat. Namun, saat ini tengah dibahas untuk ditambah 100 triliun rupiah, dengan target penerimaan manfaat sebanyak 82,9 juta hingga akhir 2025.

Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN), dana sebesar itu dialokasikan untuk 5.000 SPPG. Sebanyak 1.542 unit SPPG yang dibangun BGN dan sebanyak 3.458 unit SPPG hasil kerja sama BGN dengan lembaga negara/pihak ketiga. Hingga saat ini telah beroperasi sekitar 937 SPPG di 26 provinsi. Setiap SPPG memasok 3.000 penerima manfaat setiap hari Senin hingga Jumat/Sabtu.

Dalam kesempatan lain, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya, YBSuhartoko mengatakan, memang seharusnya program makanan bergizi gratis bukan hanya untuk meningkatkan pasokan gizi saja. Secara ekonomi PMBG bisa bermanfaat untuk meningkatkan kinerja UMKM, baik UMKM pemasok bahan mentah, maupun UMKM pengolah bahan makanan.

“Dengan melibatkan UMKM akan menciptakan dampak pengganda pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Suhartoko.

Tidak kalah penting, UMKM tambahnya diajak untuk menaati standardtertentu sebagai pemasok, sehingga mampu menata manajemen kualitas perusahaan menjadi lebih baik.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios),

Bhima Yudhistira, sepakat program MBG harus melibatkan UMKM lokal, terutama yang berdekatan dengan sekolah.

“MBG Jangan sampai menjadi celah masuknya berbagai pangan impor termasuk impor susu yang merugikan peternak lokal, berdampak ke berkurangnya serapan kerja, hingga mengancam stabilitas nilai tukar rupiah,”tegasnya.