Jadi Garda Terdepan Pembangunan Indonesia, Potensi Ekonomi Desa Perlu Dioptimalkan

JAMBI - Pembangunan ekonomi desa perlu terus dipacu karena bisa memantik akselerasi penekanan angka kemiskinan dan pengangguran hingga meningkatkan ekonomi nasional. Salah satunya dengan memgoptimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) perlu melakukan pemetaan potensi desa masing-masing agar dapat dikembangkan menjadi prioritas pengembangan BUMDes.

"Kementerian Desa dan PDT saat ini memiliki tagline Membangun desa, membangun Indonesia, artinya desa garda terdepan pembangunan Indonesia dan jika desa maju maka kabupaten dan provinsi juga maju maka kepala daerah saya minta untuk memetakan potensi desa, itu harus menjadi fokus unggulan desa yang dikembangkan BUMDes,” kata kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto saat silaturahmi dengan gubernur, bupati/ walikota dan ratusan kepala desa di Rumah Dinas Gubernur Jambi di Jambi, Minggu (5/1).

Yandri juga meminta BUMDes memiliki badan hukum dan menyampaikan agar Dana Desa 20 persen untuk ketahanan pangan dikelola oleh BUMDes.

“Bagi yang belum ada silakan urus badan hukum, mulai 2025 Dana Desa yang 20 persen untuk ketahanan pangan tidak boleh disalurkan ke individu-individu atau bantuan langsung ke masyarakat. Dana Desa 20 persen itu dikelola oleh BUMDes, supaya dana itu tidak hilang jangan sampai tidak ada jejaknya. Silakan BUMDes kelola anggaran itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendes PDT menilai implementasi yang tepat dalam pembangunan desa bisa memantik akselerasi penekanan angka kemiskinan dan pengangguran hingga meningkatkan ekonomi nasional.

Menurut dia, kontribusi desa bisa diwujudkan melalui upaya peningkatan potensi sumber daya manusia (SDM) serta keunggulan sumber daya alam (SDA) di desa. Hal tersebut, katanya, salah satu instrumen untuk menggairahkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Target pertumbuhan ekonomi dari Pak Presiden Prabowo sampai delapan persen itu bisa bergerak dari desa," katanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pihaknya mendorong seluruh pihak, baik dari perguruan tinggi, mahasiswa, maupun swasta, terlibat dalam membangun desa.

Terkendala Kualitas SDM

Sementara itu, Ahli Perdesaan Institut Teknologi Bandung (ITB), Tubagus Furqon Sofhani, dari Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) menilai pemerintah pusat dan daerah sudah memiliki kebijakan nasional untuk pembangunan desa. Namun, jumlah alokasi dana masih terlampau kecil dan kemampuan masyarakat desa untuk mengelola bantuan keuangan dari pemerintah masih terbatas.

"Terdapat sejumlah desa di Bali yang dinilai cukup berhasil dalam mengelola desanya. Hal itu dibangun dengan penguatan sumber daya manusia, budaya, tata kelola pemerintahan desa, bumdes, UMKM, hingga koperasi," jelasnya, seperti dikutip dalam laman itb.ac.id.

Menurutnya, desa harus memiliki daya tarik agar warganya berminat tinggal di desa sehingga tidak ditinggalkan. “Selama desa tidak ada sesuatu yang ditawarkan, desa itu akan terus ditinggalkan. Oleh karena itu, desa perlu menawarkan banyak pilihan pekerjaan hingga berbagai fasilitas dasar lainnya yang berkulitas,” katanya.