Pemerintah Sosialisasikan Hasil COP29 Sembari Meluncurkan RBC-4

Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup mensosialisasikan hasil Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-29 (COP29) sembari meluncurkan pendanaan berbasis kontribusi tahap keempat (RBC-4) di Jakarta, Selasa.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan beberapa capaian utama dari COP29 yang digelar di Baku, Azerbaijan 11-24 November 2024, antara lain kesepakatan Baku Climate Unity Pact yang mencakup pembiayaan iklim oleh negara maju untuk negara berkembang yakni New Collective Quantified Goal (NCQG) sebesar 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035.

"Meski jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan pendanaan iklim sebesar USD 1,3 triliun per tahun pada 2035, terdapat peningkatan dari komitmen sebelumnya sebesar USD 100 miliar per tahun," kata Hanif.

Hasil COP29 berikutnya adalah kesepakatan Pasal 6 Perjanjian Paris mengenai mekanisme kerja sama pemenuhan National Determined Contribution (NDC).

"Indonesia akan mengoptimalkan peluang perdagangan karbon, dengan tetap mengantisipasi potensi terjadinya junk credit melalui penguatan mekanisme kendali nasional dan mengikuti proses di UNFCCC," ujarnya.

Disepakati pula Agenda Loss and Damage (LnD) Fund berupa pencanangan pendanaan sebesar 731 juta dolar AS oleh negara maju untuk membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Di Baku, Indonesia juga menginisiasi pernyataan bersama dengan Friends of Ocean untuk mendorong pengarusutamaan hubungan laut (Ocean Climate Nexus) dan iklim, serta integrasi aksi berbasis laut terhadap NDC.

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo yang turut hadir dalam sosialisasi tersebut menegaskan sikap no complaints and no demands dari Pemerintah Indonesia, yakni tak ada keluhan maupun tuntutan apapun kepada komunitas internasional.

"Sebaliknya, Indonesia menawarkan ide-ide dan program untuk mengatasi perubahan iklim," kata Hashim.

Menurut dia Indonesia berencana membangun pembangkit listrik berkapasitas 103 giga watt yang 75 persen di antaranya menggunakan energi terbarukan seperti angin, air, panas bumi, dan biomassa. Bahkan Indonesia juga berencana membangun pembangkit listrik bertenaga nuklir serta gas alam.

"Program lain yang ditawarkan adalah kredit karbon sebesar 577 juta ton CO2e. Selain itu Indonesia menawarkan kembali 600 juta ton kredit karbon yang saat ini masih dalam tahap verifikasi," ujarnya.

Hashim juga meluruskan pemberitaan mengenai sikap Indonesia di COP29 yang sempat disebut akan melakukan phase-out Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Ia menegaskan Indonesia tidak akan melakukan phase-out, melainkan phase-down, alias menurunkan jumlah PLTU batu bara.

Ia turut menyampaikan persetujuan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana restorasi masif serta upaya menggiatkan perhutanan sosial.

Perihal reforestasi dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri kehutanan Raja Juli Antoni yang menyebutkan Presiden Prabowo mengarahkan program rehabilitasi lahan kritis seluas 12,7 juta hektare. Hal itu tengah ditindaklanjuti lewat penyiapan peta jalan dan perencanaan strategis terkait reforestasi lahan kritis.