Menko PMK Sarankan KemenKPK Identifikasi 'Gelombang Besar' Program Stunting

Doc: ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari

Ket. Menko PMK Pratikno (tengah) saat berkunjung ke Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemenKPK)/BKKBN, Jakarta, membahas terkait program-program strategis termasuk penurunan stunting pada Kamis (31/10/2024).

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyarankan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (KemenKPK)/BKKBN untuk menumpangi "gelombang besar" atau program-program dari kementerian/lembaga lain guna mengatasi stunting.

"Kami mengajak bapak/ibu untuk mengidentifikasi gelombang besar, bagaimana Kemenko PMK dan KemenKPK/BKKBN bisa membuat Kementerian PUPR terlibat untuk sanitasi, bedah rumah untuk di daerah-daerah yang krusial (permasalahan stuntingnya)," kata Pratikno pada kunjungan ke kantor KemenKPK, Jakarta, Kamis (31/10).

Ia menegaskan apabila sesama kementerian dapat saling mengidentifikasi permasalahan stunting, maka akan lebih mudah untuk memobilisasi sumber daya manusia untuk bergerak mempercepat penurunan stunting.

"Problem stunting misalnya karena makanan bergizi, nanti (hubungannya) dengan produksi pangan bagaimana, logistik, daya beli, kalau karena air, kita bicara dengan Kementerian Pertanian, PUPR. Kemudian kalau dengan Kemendagri, bagaimana memastikan kita akuntabel, bisa dipercaya, bisa diandalkan, dan punya strategi efektif, sehingga kita bisa memobilisasi sumber daya," ujar Pratikno.

Ia menegaskan Kemenko PMK akan berusaha menjalankan fungsi navigasi untuk mengatasi setiap program yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, termasuk salah satunya penurunan stunting.

"Jadi kami di Kemenko PMK berusaha menjalankan fungsi navigasi, tetapi sekaligus mengawasi yang sudah jalan, empower (memberdayakan) yang belum jalan dan memberi energi yang belum berjalan," ucapnya.

Pratikno juga menyarankan daerah-daerah yang memiliki fiskal tinggi untuk memberikan program-program pemberian protein kepada ibu hamil atau mulai dari remaja, sehingga lebih terjaga asupan gizinya.

"Daerah-daerah kaya diwajibkan untuk memberikan power boost, misalnya simpel aja ya kepada ibu-ibu daerah-daerah kaya diwajibkan memberikan telur rebus kepada ibu-ibu, kan urusan stunting mulai dari remaja, ibu muda, supaya dijaga asupan gizinya," papar Pratikno.

Ia menekankan KemenKPK/BKKBN dapat mengidentifikasi program, dana, dan gelombang besar yang bisa ditumpangi dari kementerian lain sambil menyiapkan sumber daya manusianya.

"Penumpangnya apa yang bisa kita titipkan, misalnya PUPR di wilayah kawasan untuk penanganan air bersih dan seterusnya, Kemendagri kita mendorong pemda melakukan belanja-belanja tertentu, program-program tertentu," kata Pratikno.

Ia juga menyebutkan pentingnya pembelajaran di sekolah terkait gizi agar anak-anak dan orang tua dapat saling mengedukasi.

"Atau pembelajaran di sekolah, bagaimana edukasi anak kepada orang tua, bukan hanya orang tua kepada anak, tentang gizi bisa ditugaskan lewat kurikulum, agar anak bisa menjadi agen untuk mengedukasi ibu dan lain sebagainya," tutur Menko PMK Pratikno.