Negara Jangan Marginalisasi Petani

JAKARTA - Kebijakan pemenuhan kebutuhan pangan tidak boleh melahirkan marginalisasi terhadap petani karena petani merupakan pelaku utama produsen pangan yang perannya sangat penting dalam mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

Pakar kemiskinan sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi, Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan kebijakan pangan harus ramah petani dan memberi kesempatan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para petani lokal yang terlibat dalam usaha budi daya di sektor pertanian.

"Penting untuk bagaimana memastikan petani memperoleh keuntungan yang proporsional atas produk yang mereka hasilkan. Petani kita masih belum memiliki posisi tawar yang kuat dan sering sekali dirugikan dalam pembagian margin dalam perdagangan komoditas pertanian," kata Bagong.

Ke depan, katanya, agenda yang perlu menjadi perhatian utama pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah (pemda) adalah bagaimana memperbaiki pembagian margin keuntungan yang lebih berpihak kepada petani karena untuk berproduksi dengan baik mereka harus memiliki harapan untuk sejahtera bukan lantas masuk dalam golongan miskin," pungkasnya.

Sementara itu, pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Totok Agung Dwi Haryanto, menyarankan semua pihak untuk bersama-sama mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat dampak perubahan iklim. "Isu global sampai 100 tahun ke depan, masalah pangan masih menjadi yang nomor satu, termasuk di dalamnya adalah air. Yang kedua itu isu mengenai energi," kata Totok.

Lebih lanjut, dia mengatakan pembahasan mengenai pangan selalu jadi tema menarik dan strategis untuk dijadikan isu kajian setiap bangsa yang ada di dunia dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan suatu bangsa.

Mitigasi Krisis

Terkait kondisi pangan saat ini, khususnya ancaman musim kemarau yang panjang akibat fenomena El Nino, dia mengatakan risiko kegagalan panen karena kekeringan semakin meningkat. "Makanya, setiap negara harus memiliki mitigasi krisis pangan yang tangguh dan berkelanjutan," kata Guru Besar Fakultas Pertanian Unsoed itu seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan beberapa negara sudah melakukan usaha di antaranya dengan membatasi atau bahkan menghentikan ekspor komoditas pangan. Hal itu menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang selama ini bergantung pada impor pangan, termasuk Indonesia.

"Indonesia harus melakukan upaya-upaya yang lebih serius mengantisipasi hal tersebut di antaranya yang paling penting memperbaiki saluran-saluran irigasi yang ada, sehingga jangkauan air irigasi itu bisa semakin luas," jelasnya.

Selain perbaikan saluran irigasi, lanjut dia, langkah antisipasi dapat dilakukan dengan pembuatan sumur-sumur pantek di lokasi yang memungkinkan untuk bisa memberikan air pada lahan-lahan yang biasanya mendapatkan air irigasi, namun mengalami kekeringan.

"Kemudian mengembangkan tanaman-tanaman yang lebih toleran terhadap kekeringan," katanya.