Salah Langkah Urus Papua, Pendekatan Keadilan Sosial Bisa Jadi Solusi

Dalam penyusunannya, hanya segelintir pihak, utamanya pemerintah pusat, yang mendesain kebijakan, tanpa mengundang partisipasi OAP yang lebih representatif dan inklusif.

Minimnya partisipasi OAP dalam penyusunan RIPPP dapat dilihat melalui dasar hukum penyusunannya, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. UU mengamanatkan penyusunan RIPPP hanya dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah.

Artinya, negara belum sensitif terhadap konteks lokal yang menekankan pentingnya pelibatan stakeholder OAP, seperti kelompok agamawan, adat, perempuan, bahkan pemuda. Dengan begitu, negara sebenarnya belum mampu menghadirkan rasa kepemilikan bersama atas pembangunan Papua.

Minimnya partisipasi masyarakat akar rumput dalam penyusunan RIPPP berpotensi menebalkan sikap ketidakpercayaan OAP terhadap pembangunan yang telah dan akan dilakukan negara. Terlebih dengan adanya penganuliran peran masyarakat adat terhadap pembangunan di Papua yang masih kerap terjadi.

Kedua, pembangunan dengan skema afirmasi dalam bidang pemerintahan bagi OAP yang telah ditetapkan pemerintah belum disertai dengan skema pemberdayaan yang memadai.

Skema afirmasi dalam pemerintahan daerah di Papua tanpa pembangunan SDM birokrat yang memadai justru menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas kinerja pemerintah. Sebab, SDM birokrat yang tidak dibekali kecakapan dalam menjalankan roda pemerintahan akan semakin meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap kehadiran negara di Papua.

Bersamaan dengan hal tersebut, negara berkewajiban untuk melakukan investasi sosial melalui pengembangan SDM OAP yang kontekstual. Ini bisa dimulai dari sekolah dengan kurikulum khusus, memperluas cakupan beasiswa afirmasi, diklat ASN khusus OAP, hingga jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Langkah ini bertujuan untuk mengakselerasi kualitas pembangunan SDM sekaligus memastikan bahwa setiap talenta OAP berkesempatan mencapai mobilitas sosial.

Dua masalah di atas sejatinya berasal dari akar permasalahan yang sama, yaitu minimnya upaya pengakuan negara terhadap masyarakat asli Papua. Pengakuan yang dimaksud tidak hanya sekadar konsep mengenai pengakuan OAP yang dituangkan dalam kebijakan otonomi khusus yang telah diterapkan sejak tahun 2001.

Negara perlu mengintegrasikan kekhususan dan partisipasi nyata dari OAP dalam proses pembangunan Papua. Hal tersebut bisa ditempuh dengan cara mempertanyakan kembali efektifitas upaya modernisasi melalui pembangunan yang selama ini telah dilakukan negara.

Rekomendasi

Alih-alih modernisasi yang dipaksakan, perwujudan keadilan sosial di tanah Papua dapat dilakukan lewat investasi sosial yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berkelanjutan. Kami menawarkan dua rekomendasi.

Rekomendasi pertama adalah negara perlu mengakui kekhususan OAP dengan cara memahami dinamika dan konteks lokal. Pelibatan masyarakat Papua secara aktif, sekaligus mempertimbangkan representasi yang hadir saat perumusan maupun implementasi kebijakan, menjadi syarat utama dalam pembentukan kebijakan.

Rekomendasi kedua adalah mengembangkan SDM di Papua dengan tujuan memastikan hadirnya keadilan sosial. Negara perlu memikirkan ulang intervensi kebijakan dalam peningkatan kapasitas SDM melalui investasi sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Kami setuju bahwa pembangunan fisik adalah langkah penting, tetapi pembangunan SDM jauh lebih dibutuhkan bagi OAP. Pembangunan fisik akan tetap menciptakan ruang ketidakadilan bahkan telah menjadi masalah ketika dipaksakan oleh negara atas nama modernisasi.

Dengan demikian, pemerintah perlu lebih dulu mengakui kekhususan Papua dan membuka partisipasi riil bagi OAP dalam proses pembangunan SDM. Melalui perspektif keadilan sosial, kami berharap terwujudnya Papua yang lebih damai, adil, dan bermartabat.