Salah Langkah Urus Papua, Pendekatan Keadilan Sosial Bisa Jadi Solusi

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Universitas Gadjah Mada ; Daud Arie Ristiyono, Universitas Gadjah Mada , dan Reza Fajar Raynaldi, Universitas Gadjah Mada

Berdasarkan perspektif negara, peristiwa 1 Mei 1963 dipahami sebagai hari integrasi Papua kepada Indonesia. Sebaliknya, orang asli Papua (OAP) memaknai ini sebagai peristiwa aneksasi (pencaplokan wilayah) Papua oleh pemerintah Indonesia.

Perbedaan perspektif ini tidak lepas dari kompromi politik dalam Perjanjian New York 1962. Ekses peristiwa integrasi nasional itu menimbulkan konsekuensi politik yang panjang, di antaranya eksploitasi sumber daya alam (SDA), konflik dan gangguan keamanan, hingga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sebagai instrumen politik guna mengakselerasi pembangunan Papua, pemerintah belakangan telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Ini memungkinkan hadirnya Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP). Namun, kami menilai nuansa RIPPP masih bersifat top-down alias kendali ada pada pemerintah.

Ini, sekali lagi, menjadi kekeliruan dalam penanganan masalah-masalah di Papua. Hingga kini, permasalahan pembangunan Papua yang paling menonjol adalah hasil dari kekeliruan yang terus-menerus direproduksi negara: peminggiran kemanusiaan.

Pemaknaan yang salah

Selama ini, gestur politik pemerintah cenderung lebih mengutamakan pembangunan fisik dan politik penyeragaman tanpa memberi ruang kekhususan bagi OAP, alih-alih memperluas partisipasi dan mengakui identitas OAP.

Negara memaknai pembangunan melalui upaya modernisasi. Sementara itu, persoalan partisipasi dan pengakuan identitas yang dinilai sangat penting bagi OAP justru tidak mendapat perhatian yang memadai.

Padahal, OAP merupakan pihak yang baru belajar tentang kehidupan bernegara. Untuk itu, perlu adanya afirmasi dan akselerasi sumber daya manusia (SDM). Perbedaan pemaknaan atas pembangunan ini perlu difasilitasi pemerintah melalui perluasan ruang partisipasi dan upaya pengakuan kepentingan OAP disetiap rumusan kebijakan pembangunan Papua.

Semakin terpinggirkannya OAP dalam pembangunan telah memunculkan perasaan diperlakukan tidak adil. Perasaan ini yang seringkali menyulut konflik. Ini sejalan dengan data kami, dari Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (GTP UGM), yang menunjukkan angka kekerasan yang terjadi di ranah masyarakat cenderung meningkat selama delapan tahun terakhir di Papua.

Menurut data penelitian kami, sejak 2015 hingga akhir Juni 2023, dari seluruh tindak kekerasan di Papua, kekerasan yang pelakunya berasal dari masyarakat menempati peringkat kedua terbanyak (76 kasus) setelah kekerasan oleh kelompok bersenjata (241 kasus) dari total 378 kasus.

Hasil telaah kami juga mengonfirmasi bahwa ketidakadilan sosial menjadi salah satu penyebab utama masih terjadinya kekerasan di Papua. Ini mencakup persoalan pengakuan identitas, modernitas yang dipaksakan, dan SDM yang lemah.

Munculnya perasaan ketidakadilan yang dialami OAP telah berlangsung sejak Papua terintegrasi dengan Indonesia. Dalam trajektori politik Indonesia, ketidakadilan yang dialami OAP dalam pembangunan dapat dilihat misalnya dalam peristiwa murahnya harga sewa lahan penduduk asli bagi proyek besar, pengelolaan sumber daya alam yang merugikan masyarakat adat, perasaan terpinggirkan oleh kehadiran pendatang yang menguasai sektor ekonomi, pembangunan jalan Trans-Papua yang tidak mempertimbangkan konektivitas antarkampung, hingga masih terjadinya tindakan ekstra yudisial yang dilakukan oleh aparat di Papua.

Kelemahan RIPPP

Meningkatnya kekerasan selama satu dekade terakhir bersamaan dengan masifnya pembangunan di Papua menyisakan pertanyaan: Apakah pendekatan kesejahteraan dan modernisasi sudah tepat untuk mengatasi persoalan pembangunan sekaligus menciptakan keadilan sosial bagi OAP?