Salah Langkah Urus Papua, Pendekatan Keadilan Sosial Bisa Jadi Solusi

Rekomendasi pertama adalah negara perlu mengakui kekhususan OAP dengan cara memahami dinamika dan konteks lokal. Pelibatan masyarakat Papua secara aktif, sekaligus mempertimbangkan representasi yang hadir saat perumusan maupun implementasi kebijakan, menjadi syarat utama dalam pembentukan kebijakan.

Rekomendasi kedua adalah mengembangkan SDM di Papua dengan tujuan memastikan hadirnya keadilan sosial. Negara perlu memikirkan ulang intervensi kebijakan dalam peningkatan kapasitas SDM melalui investasi sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan yang partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Kami setuju bahwa pembangunan fisik adalah langkah penting, tetapi pembangunan SDM jauh lebih dibutuhkan bagi OAP. Pembangunan fisik akan tetap menciptakan ruang ketidakadilan bahkan telah menjadi masalah ketika dipaksakan oleh negara atas nama modernisasi.

Dengan demikian, pemerintah perlu lebih dulu mengakui kekhususan Papua dan membuka partisipasi riil bagi OAP dalam proses pembangunan SDM. Melalui perspektif keadilan sosial, kami berharap terwujudnya Papua yang lebih damai, adil, dan bermartabat.

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia, Lecturer at the Department of Politics and Government, Universitas Gadjah Mada ; Daud Arie Ristiyono, Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM, Universitas Gadjah Mada , dan Reza Fajar Raynaldi, Peneliti di Gugus Tugas Papua UGM, Universitas Gadjah Mada

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.