'Partai Digital' dan Suara Generasi Milenial-Gen Z di Pemilu 2024

Silvanus Alvin, S. I. Kom., M. A., Universitas Multimedia Nusantara

Tingginya intensitas masyarakat Indonesia dalam menghabiskan waktu di dunia maya, terlepas apapun status ekonomi dan sosialnya, turut berdampak pada praktik politik.

Berbagai partai politik kini berusaha untuk menjangkau publik dengan memanfaatkan media sosial. Hampir semua partai memiliki akun media sosial dan aktif di dunia maya untuk menggaet suara pemilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Di negara Barat, fenomena digitalisasi politik mendorong kelahiran partai digital, konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Paolo Gerbaudo, seorang akademikus dari King's College London, Inggris.

Paolo mendefinisikan partai digital sebagai partai yang menerapkan filosofi digital, yakni mengutamakan penggunaan teknologi untuk berkomunikasi dengan kader partai maupun masyarakat luas.

Mengingat pentingnya penguatan peran masyarakat dalam berpolitik, maka partai-partai di Indonesia perlu segera berubah menjadi partai digital. Apalagi, pemilik suara dominan untuk Pemilu 2024 berasal dari generasi milenial dan generasi Z (Gen Z) yang aktif bermedia sosial.

Karakteristik Partai Digital

Partai digital memiliki setidaknya lima karakteristik:

Pertama, infrastruktur berbasiskan perangkat lunak yang tersimpan di sistem awan (cloud). Perangkat lunak yang dapat diakses secara daring ini portal untuk mengakses beragam informasi maupun fitur.

Salah satu contoh perangkat ini adalah aplikasi digital, sebagai wujud alternatif dari partai digital. Pasalnya, bangunan fisik tidak lagi mutlak dibutuhkan. Dengan cloud system, siapapun bisa mengakses informasi dan pelayanan terkait masing-masing parpol di mana saja dan kapan saja.

Kedua, partisipasi sebagai napas partai.

Keberadaan partai digital akan kehilangan esensi bila tidak ada partisipasi di dalamnya. Karena itu, infrastruktur digital atau aplikasi yang diciptakan partai politik harus memberikan ruang memadai bagi publik untuk bersuara. Aplikasi ini juga mesti mampu merekam dan mencatat aspirasi masyarakat. Ini akan dapat memudahkan politikus untuk merumuskan kebijakan belandaskan data serta keinginan dan kebutuhan publik.

Ketiga, partai digital perlu memiliki satu hyperleader (tokoh sentral).

Contoh praktiknya ada pada perusahaan teknologi besar. Jack Ma, misalnya, sebagai tokoh sentral Alibaba (e-commerce raksasa asal Cina). Ada juga Mark Zuckerberg sebagai ikon Meta (dulunya Facebook), dan Elon Musk sebagai 'patron' di Tesla. Partai sebesar apapun tidak akan bertahan tanpa sosok pemimpin yang kuat.