'Partai Digital' dan Suara Generasi Milenial-Gen Z di Pemilu 2024

Dengan menjadi partai digital, berbagai program kontroversial DPR dapat dikurangi karena masyarakat bisa betul-betul memantau. Bila ada anggota dewan yang memaksa untuk mendorong sebuah program kontroversial maka publik bisa langsung memberikan rating jelek. Rating yang buruk dapat menjadi sanksi sosial, dan dapat berdampak untuk penilaian diri mereka di Pemilu selanjutnya. Pada akhirnya, partai politik melalui para kader-kader terpilihnya dapat sepenuhnya menjadi penyambung lidah rakyat.

Namun, meski menunjukkan filosofi digital dengan Aplikasi Solidaritas, PSI belum dapat disebut sebagai partai digital.

Ini terjadi karena, dari sisi internal, belum tampak keseriusan para kader untuk aktif menggunakan aplikasi ini. Selain itu, belum ada strategi kampanye yang jelas untuk memperkenalkan aplikasi ini kepada publik. Menurut dokumen PSI perihal Aplikasi Solidaritas,per Februari 2022, jumlah penggunanya hanya sebesar 1.540 orang.

Salah satu faktor krusial yang menjadi penghambat bagi PSI untuk bertransformasi menjadi partai digital adalah masalah finansial. PSI tidak memiliki dukungan dana yang kuat sehingga sulit untuk mengembangkan aplikasi secara berkala dan mempromosikannya.

Apa yang Bisa Dilakukan Pemerintah Pusat?

Ide partai digital ini bisa menjadi angin segar bagi demokrasi dan perpolitikan di Indonesia.

Pemerintah perlu mewadahi serta mendorong para partai politik bertransformasi menjadi partai digital. Pemerintah bisa mencoba untuk mengalokasi anggaran melalui dana bantuan parpol atau pos anggaran baru.

Apabila belum mencukupi, maka solusi alternatif bisa dengan cara menggandeng pihak swasta atau menginisiasi pendanaan kolektif (crowdfunding). Prinsipnya bisa seperti suntikan dana swasta untuk pembangunan infrastruktur.

Alih-alih infrastruktur fisik, swasta bisa diperdayakan untuk membangun infrastruktur politik digital. Hal ini umumnya dikenal sebagai public private partnership (PPP). Swasta hanya mendanai pembuatan platform digital. Namun, untuk hal ini, memang perlu aturan ketat untuk mencegah pihak swasta mengatur arah politik.

Akses internet dan literasi digital juga menjadi penghambat untuk mewujudkan praktik partai digital. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjamin ketersediaan akses internet di seluruh pelosok Indonesia, sementara partai politik, akademisi, aktivis, maupun elemen masyarakat lainnya dapat berkontribusi menggenjot literasi digital masyarakat.

Walaupun masih lemah, PSI sudah menjadi bibit untuk kelahiran partai digital. Bagaimana bibit itu dan bibit lainnya bisa tumbuh, tergantung pada keseriusan berbagai pihak untuk melakukan transformasi digital.

Silvanus Alvin, S. I. Kom., M. A., Lecturer of Communication Science Online Program, Universitas Multimedia Nusantara

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.