Dekolonisasi Pendidikan Jadi Tantangan, DPRD DKI Soroti Kesenjangan dan Meritokrasi

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Agustina Hermanto menilai ketimpangan pendidikan tidak hanya terjadi antardaerah atau antarprovinsi. Menurut dia, kesenjangan juga dapat ditemukan antarkabupaten dalam satu wilayah.

Mengutip kajian Sari dan Tiwari (2024), Agustina menyebut indeks modal manusia menunjukkan adanya perbedaan yang lebar antara daerah dengan capaian tertinggi dan daerah dengan capaian terendah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kesempatan untuk mengembangkan kompetensi belum sepenuhnya merata secara geografis.

“Kesempatannya tidak merata secara geografis,” kata Agustina. Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana Indonesia dapat membangun sistem pendidikan yang berkeadilan ketika kesempatan untuk mengembangkan kompetensi masih berbeda-beda antardaerah.

Dari Representasi ke Pembibitan Talenta

Pakar pendidikan Anita Lie menilai Indonesia perlu mengambil pelajaran dari polarisasi mengenai DEI dan meritokrasi yang terjadi di Amerika Serikat maupun Inggris. Menurut dia, mengadopsi konsep DEI secara utuh bukan menjadi satu-satunya solusi untuk persoalan pendidikan di Indonesia.

Sebaliknya, penerapan meritokrasi secara kaku juga dinilai belum cukup untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan. Kebijakan pendidikan perlu memperhatikan ketidakadilan historis sekaligus memastikan integritas akademik tetap terjaga.

“Ketidakadilan historis dan integritas akademik tidak boleh dipertentangkan,” kata Anita. Menurut dia, Indonesia perlu menggeser fokus dari sekadar mengejar representasi menuju pembibitan talenta.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya menghitung berapa banyak mahasiswa dari kelompok tertentu yang berhasil masuk perguruan tinggi. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengenai hambatan yang mereka hadapi serta dukungan yang diperlukan agar mereka mampu mencapai standar akademik yang sama.

Keberpihakan kepada kelompok yang tertinggal, lanjut Anita, tidak berarti menurunkan standar pendidikan. Kelompok tersebut justru perlu memperoleh dukungan tambahan agar memiliki kesempatan yang lebih setara untuk memenuhi standar pembelajaran.

“Kesempatan tambahan harus diberikan tanpa menurunkan standar pembelajaran,” kata Anita. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mempertemukan tujuan pemerataan kesempatan dengan kebutuhan menjaga kualitas pendidikan.

Kesetaraan Berbasis Mutu

Anita juga mendorong penguatan sistem penjaminan mutu pendidikan yang berorientasi pada bukti. Menurut dia, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai tahapan dalam sistem pendidikan.

Evaluasi tersebut mencakup proses penerimaan siswa, pendampingan akademik, retensi, kelulusan, capaian pembelajaran, hingga dampaknya terhadap mobilitas sosial. Dengan cara tersebut, keberhasilan kebijakan kesetaraan dapat dinilai berdasarkan hasil yang terukur, bukan hanya melalui target representasi.

Pendekatan tersebut membuat agenda kesetaraan tidak berhenti sebagai slogan politik. DEI perlu diterjemahkan menjadi kebijakan pendidikan yang dapat diukur, dipantau, dan dievaluasi secara berkala.

“Kesetaraan harus menjadi bagian dari sistem peningkatan mutu,” imbuh dia. Dengan demikian, upaya memperluas kesempatan pendidikan dapat berjalan bersamaan dengan peningkatan kualitas dan integritas akademik.