Dorong Pertumbuhan Berbasis Produktivitas di Tengah Perubahan Struktur Demografi

JAKARTA - Laporan Asian Development Bank Institute (ADBI) yang menempatkan skor probabilitas Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap sebesar 0,44 harus menjadi perhatian serius pemerintah. Hal itu karena skor 0,44 masih berada di bawah ambang batas 0,6 dan juga di bawah negara tetangga seperti Thailand 0,56 dan Vietnam 0,50.

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, YB. Suhartoko mengatakan Indonesia berada pada kelompok Pendapatan Menengah Atas dengan pendapatan per kapita menembus kisaran 5.000 dollar AS per tahun. Namun masih menghadapi tantangan kerentanan kelas menengah serta ancaman jebakan pendapatan menengah.

Dia pun mendorong Pemerintah belajar dari pengalaman Malaysia dalam menangani jebakan pendapatan menengah. “Malaysia sudah lama berada dalam middle-income trap karena kurangnya inovasi, lambatnya transisi ke industri bernilai tambah tinggi, serta hambatan struktural seperti kebijakan ekonomi yang kurang mengutamakan meritokrasi penuh,” jelasnya.

Adapun upaya Malaysia keluar dari jebakan itu dengan melakukan reformasi dan menggeser target ambisius ekonomi agar bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pemerintah perlu belajar dari Malaysia untuk menggeser target atau program yang terlalu ambisius dan kembali ke program atau target yang realistis serta mendorong kemajuan secara bertahap. “Fokus pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi seperti industri semikonduktor dan teknologi digital untuk mendongkrak produktivitas,” jelasnya.

Berkaca dari kondisi Indonesia yang perekonomiannya ditopang UMKM, Suhartoko menilai penguatan UMKM harus menjadi prioritas utama.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Sosiologi Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, mengatakan, laporan ADBI menjadi alarm karena menunjukkan pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang cukup besar untuk meningkatkan pertumbuhan sambil sekaligus mengentas kemiskinan.

“Kita tidak bisa terus mengandalkan tenaga kerja murah dan menjual sumber daya alam. Mungkin itu bisa mendorong pertumbuhan pada tahap tertentu,” kata Bagong. Kalau negara ingin naik kelas ke pendapatan tinggi, fondasinya harus dirubah. Kalau ingin keluar dari middle income trap, pemerintah perlu konsisten membangun ekonomi yang berbasis kerakyatan, produktivitas, teknologi, inovasi dan kualitas SDM. “Sumber daya alam tetap penting, tapi harus menjadi modal untuk membangun industri dan kemampuan teknologi, bukan terus untuk tempat bergantung,” katanya.

Apalagi, negara-negara di kawasan juga sedang bergerak. “Maka kita jangan hanya mengejar angka pertumbuhan. Produktivitas harus naik,inovasi harus berkembang, dan institusi negara harus semakin baik. Industri juga harus mampu menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi, bukan hanya ekspor bahan mentah. Kalau tidak, kita memang terus tumbuh, tetapi sulit benar-benar naik kelas,” tutupnya.

Tingkatkan Produktivitas

Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menyatakan produktivitas tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan karena baru mencapai sekitar seperlima dari rata-rata produktivitas tenaga kerja negara-negara anggota OECD.

Kepala Kantor Perwakilan OECD di Jakarta, Massimo Geloso Grosso pada Rabu (10/9) mengatakan peningkatan produktivitas menjadi semakin penting bagi Indonesia untuk mencapai target pembangunan jangka panjang, termasuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 dan keluar dari middle-income trap.

Indonesia kata Grosso, perlu mendorong pertumbuhan yang berbasis produktivitas untuk meningkatkan pendapatan di tengah perubahan struktur demografi.

Ia mengatakan tingkat pengangguran Indonesia memang relatif moderat, tetapi pasar tenaga kerja masih menghadapi sejumlah kerentanan. Salah satunya terlihat dari tingkat pengangguran kaum muda yang mencapai sekitar 15 persen.

Selain itu, sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal dengan pekerjaan berproduktivitas rendah serta akses yang sangat terbatas terhadap perlindungan sosial.

“Kondisi ini menunjukkan pentingnya mendorong formalisasi tenaga kerja,” katanya.