Kawasan Industri Diusulkan Bangun PLTS 30 GWp

Jakarta – Kawasan industri di Indonesia diusulkan menjadi pusat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 30 gigawatt peak (GWp) melalui pendekatan kawasan energi terbarukan atau renewable energy zones.

Konsep tersebut dinilai dapat mempertemukan potensi energi surya dengan kebutuhan listrik industri, sekaligus menekan biaya energi bagi sektor manufaktur, smelter, dan pusat data. Direktur Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) Imaduddin Abdullah mengatakan pendekatan tersebut berpotensi mengintegrasikan pengembangan energi terbarukan dengan kawasan industri.

“Konsep renewable energy zones berpotensi untuk diintegrasikan ke kawasan industri dengan mempertemukan potensi energi terbarukan dan kebutuhan energi industri dalam satu kawasan,” ujar Imaduddin, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta. Menurut dia, kawasan industri memiliki sejumlah keunggulan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.

Jaringan dan titik evakuasi daya yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk proyek energi terbarukan di lahan sekitar, kemudian listriknya diserap industri dengan harga lebih kompetitif. “Ini menekan biaya listrik proyek.

 Keunggulan lainnya, kebutuhan industri manufaktur, smelter, dan pusat data juga menjadikannya pembeli alami,” ujarnya. Pasokan energi bersih juga semakin penting bagi industri yang terikat mekanisme penyesuaian karbon lintas batas atau Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dan komitmen iklim global.

Imaduddin menilai kawasan industri berpotensi menjadi simpul reindustrialisasi Indonesia. Analisis awal INDEF GTI terhadap delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) menunjukkan integrasi kawasan dengan energi terbarukan berpotensi meningkatkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agregat dari 5,95 persen menjadi 6,30 persen.

“Dampaknya berpotensi lebih besar apabila pendekatan serupa diterapkan secara lebih luas di KEK dan kawasan industri lainnya di Indonesia,” katanya. Berdasarkan kajian INDEF GTI bersama Systemiq Indonesia pada 2026, kawasan industri memiliki potensi pengembangan PLTS hingga 21 GW. Sekitar 6-13 GW berasal dari dalam kawasan melalui atap pabrik serta permukaan tanah dan air nonkomersial yang menganggur.

Sementara itu, sekitar 7-8 GW berasal dari lahan berdekatan untuk PLTS skala utilitas yang dipadukan dengan baterai. “Porsi 6-13 GW itu tergolong low hanging fruit karena bisa dikerjakan lebih dulu. Inisiasi 100 GWp melalui pentahapan yang jelas membuat target pembangunan lebih jelas, namun realisasinya tetap membutuhkan upaya luar biasa dari berbagai pemangku kebijakan,” ucap Imaduddin.

Usulan tersebut sejalan dengan target pemerintah membangun PLTS berkapasitas total 100 GWp dalam tiga tahun untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional.

Target 3 Tahun

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan target tersebut saat meresmikan PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Kabupaten Jembrana, Bali. “Kita akan membangun 100 gigawatt dan kita tidak mainmain dan target kita adalah 100 gigawatt dalam tiga tahun,” kata Prabowo.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mempercepat kedaulatan dan swasembada energi nasional.

Pada tahap awal, pemerintah meluncurkan 14 proyek PLTS dengan total kapasitas 5.300 megawatt peak (MWp). Pengembangannya mencakup PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, PLTS untuk wilayah 3T, serta pembangkit yang mendukung kawasan industri dan kegiatan produktif.

 Program tersebut terdiri atas delapan skenario, termasuk PLTS skala besar melalui RUPTL sebesar 30,97 GWp, PLTS terapung 10,72 GWp, PLTS atap 9,35 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri 7,49 GWp, serta demand creation melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi, dan kebutuhan lain sebesar 24,13 GWp.