Destry Hadapi Ujian Berat: Menjaga BI Tetap Independen

UU P2SK memberikan mandat tambahan kepada BI untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

JAKARTA— Pengajuan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) menempatkan isu independensi bank sentral sebagai perhatian utama. Tantangannya bukan hanya menjaga stabilitas rupiah, inflasi, dan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global, tetapi juga memastikan kebijakan moneter tetap kredibel dan berbasis kepentingan ekonomi jangka panjang.

Karena itu, proses uji kelayakan di DPR menjadi momentum penting untuk menguji integritas, rekam jejak, serta keberanian calon dalam mempertahankan independensi BI dari berbagai tekanan.

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan Gubernur BI mendatang tidak cukup hanya menguasai kebijakan moneter, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat agar setiap keputusan BI mendapat respons positif dari pasar. “Gubernur BI harus mampu mengomunikasikan kebijakannya dengan baik di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sehingga kebijakannya memperoleh respons pasar yang positif,” ujar Martin di Jakarta, Senin (10/8).

Menurut Martin, kemampuan merespons dinamika ekonomi global dan domestik serta memberikan sinyal kebijakan yang jelas menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan pasar. Gubernur BI baru juga wajib menjalankan amanat Undang-Undang Bank Indonesia serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) secara menyeluruh.

Martin turut menekankan pentingnya menjaga independensi BI, terutama dalam koordinasi kebijakan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). “Koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dinilai tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi harus dilakukan dengan tetap menghormati batas independensi bank sentral,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi awal pekan ini menyerahkan Surat Presiden (Surpres) ke pimpinan DPR RI. Surpres itu berisi satu nama tunggal: Destry Damayanti. Saat ini, Destry menjabat sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur BI menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri pada Juli 2026.

“Namanya tunggal ya, satu nama, yaitu atas nama Ibu Destry Damayanti. Yang sekarang beliau menjabat sebagai penjabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman,” kata Prasetyo usai penyerahan Surpres di kompleks parlemen, Jakarta.

Prasetyo mengatakan Surpres diserahkan ke Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.Bersamaan dengan itu, Presiden juga mengajukan calon pengganti untuk Deputi Senior BI dan calon pengganti Deputi Gubernur BI yang kini jumlahnya berkurang satu orang.

Meski mengajukan nama tunggal, pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses fit and proper test kepada DPR sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Prasetyo menjelaskan penunjukan Destry sebagai Pjs Gubernur BI dilakukan sesuai UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Mandat Tambahan

Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB Suhartoko, menilai isu pengunduran diri Perry Warjiyo tidak terlepas dari tekanan terhadap stabilitas rupiah dan independensi bank sentral, terutama setelah UU P2SK memberikan mandat tambahan kepada BI untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi.

“BI telah menunjukkan keseriusan dalam menjaga nilai tukar melalui kenaikan suku bunga acuan, penurunan biaya hedging, dan peningkatan suku bunga SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) untuk meredam arus modal keluar (capital outflow),” jelasnya.

Menurutnya, pelemahan rupiah tidak semata-mata dipengaruhi kebijakan moneter, tetapi juga risiko ekonomi dan politik global maupun domestik. Secara keseluruhan, dia menilai kinerja Perry Warjiyo cukup baik.