Sensus Akurat, Pembangunan Tepat Sasaran: Peneliti Ingatkan Pentingnya Data

JAKARTA – Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis untuk memetakan kondisi riil dunia usaha sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Melalui pendataan yang komprehensif, pemerintah dapat mengidentifikasi perkembangan sektor usaha, persebaran pelaku ekonomi, tingkat produktivitas, hingga tantangan yang dihadapi dunia usaha di berbagai wilayah.

Data tersebut menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan investasi, pengembangan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta transformasi ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kualitas dan akurasi Sensus Ekonomi akan sangat menentukan efektivitas perencanaan pembangunan dan daya saing ekonomi Indonesia di masa depan.

Peneliti Ekonomi GREAT Institute Trisha Devita mengatakan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dapat meningkatkan kualitas pembangunan, karena semakin lengkap data yang dikumpulkan, maka pemerintah dapat memahami perubahan ekonomi serta memperbaiki kebijakan.

"Kepercayaan masyarakat adalah modal utama statistik yang berkualitas. Masyarakat perlu yakin bahwa data mereka aman dan digunakan untuk kepentingan statistik," kata Trisha di Jakarta, Jumat (17/7).

Trisha menilai keberhasilan sensus memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, asosiasi usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta tokoh lokal melalui penguatan sosialisasi yang mudah dipahami masyarakat.

Ia mengajak rumah tangga, pelaku usaha, organisasi, hingga perusahaan untuk tidak hanya berpartisipasi menjawab pertanyaan petugas, tetapi juga membantu menyebarluaskan informasi yang benar mengenai pelaksanaan sensus serta mengurangi kesalahpahaman terkait tujuan pendataan.

"Data yang akurat hari ini akan menjadi fondasi bagi keputusan ekonomi yang lebih baik pada masa mendatang," ujarnya.

Ia berharap Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa data merupakan bagian penting dari infrastruktur pembangunan yang menentukan ketepatan pemerintah dalam menetapkan prioritas, mengalokasikan anggaran, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi.

"Terima petugas resmi BPS, berikan informasi secara benar, dan bersama-sama membangun basis data yang akurat untuk masa depan ekonomi Indonesia," katanya menambahkan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan melainkan untuk kebutuhan statistik.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya anggapan di masyarakat yang menyebut sensus ekonomi dilakukan untuk mendata calon wajib pajak.

“Jadi sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Itu yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat luas,” kata Amalia di Balai Kota Jakarta, Senin (13/7).