Pentagon Menuduh Alibaba, Baidu, dan BYD Membantu Militer Tiongkok

WASHINGTON DC – Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kembali memperbarui daftar perusahaan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan militer Tiongkok dengan memasukkan sejumlah nama besar, termasuk Alibaba Group, Baidu, dan produsen kendaraan listrik BYD. Langkah tersebut berpotensi menambah ketegangan hubungan Washington dan Beijing yang dalam beberapa tahun terakhir terus bersaing di bidang perdagangan, teknologi, dan keamanan nasional.

Dilansir dari The Straits Times, pembaruan daftar tersebut diumumkan melalui Federal Register pada Senin (8/6) sebagai bagian dari daftar tahunan Pentagon mengenai perusahaan yang dianggap mendukung atau memiliki hubungan dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (People's Liberation Army/PLA). Daftar itu sebelumnya sempat muncul dalam pembaruan Februari lalu, namun ditarik hanya beberapa menit setelah dipublikasikan.

Dengan keputusan terbaru ini, AS kini secara resmi memasukkan tiga raksasa teknologi Tiongkok, yakni Alibaba, Baidu, dan Tencent Holdings, dalam kelompok perusahaan yang dinilai membantu kepentingan militer negara tersebut. Tencent sendiri telah masuk daftar sejak 2025 dan masih berupaya menghapus namanya dari daftar Pentagon.

Selain sektor teknologi, Pentagon juga menyasar industri kendaraan listrik dengan memasukkan BYD, perusahaan yang saat ini menjadi salah satu produsen mobil listrik terbesar di dunia dan pesaing utama Tesla di berbagai pasar global.

Tak hanya itu, dua produsen cip memori asal Tiongkok, ChangXin Memory Technologies (CXMT) dan Yangtze Memory Technologies (YMTC), kembali dimasukkan ke dalam daftar setelah sempat dikeluarkan dari versi yang dipublikasikan secara singkat pada Februari lalu. Kembalinya kedua perusahaan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah AS terhadap perkembangan industri semikonduktor Tiongkok yang dinilai memiliki implikasi strategis terhadap keamanan nasional.

Reputasi Perusahaan

Meskipun daftar tersebut tidak secara otomatis memicu sanksi ekonomi atau larangan operasional, keberadaannya memiliki dampak signifikan terhadap reputasi perusahaan yang tercantum. Pentagon kerap menggunakan daftar tersebut sebagai dasar untuk membatasi akses perusahaan terhadap kontrak militer AS maupun berbagai program pendanaan penelitian.

Selain itu, penetapan dalam daftar juga sering dipandang sebagai sinyal peringatan bagi investor internasional. Banyak analis menilai pencantuman tersebut dapat menjadi langkah awal sebelum pemerintah AS menerapkan pembatasan perdagangan, investasi, atau teknologi yang lebih ketat.

Pasar merespons pengumuman itu dengan penurunan harga saham sejumlah perusahaan yang terdampak. Saham American Depositary Receipt (ADR) Alibaba tercatat turun 0,8 persen dalam perdagangan di New York, sementara saham Baidu melemah 2,1 persen. Saham BYD juga mengalami penurunan meski dalam skala yang lebih terbatas.

Sebagian besar perusahaan yang masuk dalam daftar belum memberikan tanggapan resmi. Namun, selama ini banyak perusahaan Tiongkok yang menolak tuduhan pemerintah AS mengenai hubungan mereka dengan militer negara tersebut.

Pemerintah Tiongkok juga kembali menyuarakan keberatannya terhadap langkah Washington. Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, Liu Pengyu, sebelumnya menyatakan bahwa tindakan semacam itu merugikan iklim investasi dan bisnis.

“Tiongkok mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik-praktik yang salah dan menyediakan lingkungan bisnis yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan Tiongkok,” kata Liu.