Bapanas Desak Pemda Turun Tangan: Penyelamatan Pangan Tak Bisa Jalan Sendiri

JAKARTA-Penyelamatan pangan menjadi rencana taktis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Karena itu, sinergi seluruh elemen dan penguatan regulasi daerah terus didorong agar berbagai inisiatif penyelamatan pangan dapat berkembang lebih luas dan berkelanjutan.

Direktur Kewaspadaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Nita Yulianis, menegaskan dukungan kebijakan di tingkat daerah menjadi instrumen penentu dalam mempercepat implementasi penyelamatan pangan. Menurutnya, regulasi daerah dapat menjadi landasan yang kuat untuk memperluas kolaborasi sekaligus memastikan berbagai inisiatif yang telah tumbuh di masyarakat berjalan secara berkelanjutan.

“Kami berharap inisiatif penyelamatan pangan yang telah dimulai di Kabupaten Manggarai Barat dapat diperkuat melalui regulasi daerah sehingga kolaborasi multipihak yang terbangun memiliki landasan yang kuat dan dapat terus berlanjut,” ujar Nita.

Nita menjelaskan, penyelamatan pangan merupakan bagian penting dari upaya membangun sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Melalui pengelolaan pangan yang lebih baik sejak tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi, pangan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Penyelamatan pangan bukan hanya bertujuan mengurangi susut dan sisa pangan, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem pangan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan,” katanya.

Guna memperkuat implementasi penyelamatan pangan di berbagai daerah, Bapanas terus menjalankan sejumlah upaya prioritas melalui pengembangan kebijakan dan regulasi, penguatan sinergi kolaborasi multipihak, sosialisasi edukasi publik, fasilitasi sarana prasarana, serta integrasi sistem informasi data.

Menurut Nita, keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, organisasi masyarakat, dan mitra pembangunan memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun ekosistem penyelamatan pangan yang berkelanjutan.

“Keberhasilan penyelamatan pangan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Pesan ini disampaikan Nita secara daring saat menjadi narasumber Seminar Penyelamatan Pangan di Manggarai Barat, NTT, Rabu (3/6/2026). Acara besutan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dan mitra pembangunan guna memperkuat gerakan penyelamatan pangan daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani, mengatakan penguatan penyelamatan pangan memiliki relevansi yang semakin besar seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan sektor pariwisata di daerah tersebut.

“Seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan pariwisata, penguatan sistem pangan yang tangguh menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara pemerintah, masyarakat, petani, serta pelaku usaha diperlukan untuk membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” ujar Yohanes.

Sementara itu, Koordinator Nasional KRKP, Said Abdullah, menilai sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam memperluas praktik penyelamatan pangan di Manggarai Barat. Melalui pengelolaan pangan yang lebih optimal dan bertanggung jawab, sektor tersebut berpeluang memperkuat budaya pemanfaatan pangan yang berkelanjutan.

“Sektor hotel, restoran, dan kafe memiliki peran strategis untuk menjadi motor penggerak penyelamatan pangan melalui pemanfaatan pangan secara lebih optimal dan bertanggung jawab,” kata Said.

Untuk mendukung upaya tersebut, berbagai inisiatif terus diperkuat melalui redistribusi pangan yang layak dan aman dikonsumsi, pengembangan ekonomi sirkular, serta peningkatan pemanfaatan pangan lokal yang bernilai tambah.