Bapanas: 11 Perusahaan Pemilik 25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah Sudah Diberi Peringatan

JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan 11 pelaku usaha pemilik 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi mutu dan label sudah mendapat surat peringatan dan menghentikan produksi. Penertiban ini dilakukan di tengah jaminan pasokan beras nasional tetap aman.

Ke-25 merek tersebut dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun hasil uji 4 laboratorium kredibel menunjukkan kandungan tidak sesuai SNI 9314:2024 untuk kernel fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

"Ternyata ada dugaan (kecurangan beras) beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya," ujar Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman, Sabtu (19/9).

Bapanas mencatat 11 pelaku usaha sebagai pemilik 25 izin edar tersebut telah disurati Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) berkoordinasi dengan Bapanas. Hingga minggu pertama September 2026, seluruh merek terpantau sudah menghentikan produksinya.

Stok Aman, SPHP dan Premium Diperkuat

Bapanas memastikan penarikan merek bermasalah tidak mengganggu pasokan.

Per 18 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat 4,6 juta ton. Sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP mencapai 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.

Untuk menjaga stabilitas, pemerintah memproses tambahan kuantum SPHP beras 1 juta ton untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.

Selain itu, beras premium diminta diperkuat ke ritel modern.

"Beras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera di-supply. Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat," tegas Amran.

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti sebelumnya menegaskan penguatan distribusi menjadi kunci.

"Tentunya penugasan Bulog untuk pemerataan distribusi stok dan program SPHP, terutama ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi dan tentunya pemeliharaan stok CBP sebagai buffer strategis untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino," ujar Yusra saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, 14 September 2026.

Dengan stok CBP kuat, SPHP diperluas, dan pengawasan mutu berjalan, pemerintah memastikan beras yang beredar sesuai standar dan konsumen tidak dirugikan.