Mayoritas Pejabat The Fed Mendukung Kenaikan Suku Bunga

WASHINGTON - Sebagian besar pengambil kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve mengindikasikan kemungkinan menaikkan suku bunga jika inflasi terus-menerus berada di atas target otoritas moneter itu yakni 2 persen. 

Demikian terungkap dalam risalah pertemuan terakhir Komite Pasar Terbuka Federal Reserve atau Fed's Open Market Committee (FOMC) yang dirilis pada hari Rabu (21/5). Dalam pertemuan Dewan Gubernur The Fed akhir bulan lalu, mereka memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil.

Namun, empat dari 12 Gubernur Bank Sentral pada pemungutan suara menentang hasil tersebut atau perbedaan pendapat terbesar sejak tahun 1992. Tiga Gubernur The Fed regional yakni Beth Hammack, Neel Kashkari, dan Lorie Logan mendukung penangguhan kenaikan suku bunga tetapi tidak mendukung bahasa dalam pernyataan Fed yang mengisyaratkan kecenderungan untuk memangkas suku bunga.

Sedangkan satu anggota Gubernur Fed yang akan segera mengakhiri masa jabatannya, Stephen Miran, memberikan suara untuk penurunan suku bunga.

Perpecahan di dalam Federal Reserve akan menjadi tantangan utama bagi ketua baru Kevin Warsh, yang akan dilantik minggu ini di Gedung Putih, karena dia sendiri telah mendukung pemotongan suku bunga dalam beberapa waktu terakhir.

“Dalam membahas pertimbangan manajemen risiko yang memengaruhi prospek kebijakan moneter, para peserta menilai bahwa risiko kenaikan inflasi dan risiko penurunan lapangan kerja tetap tinggi,” demikian bunyi notulen tersebut.

Mandat Ganda

Bank Sentral AS (Fed) memiliki mandat ganda, yaitu menjaga inflasi pada target jangka panjang dua persen sekaligus memastikan lapangan kerja maksimal di ekonomi terbesar di dunia.

Rumah tangga di AS telah terpukul oleh inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan sejak pandemi, dengan inflasi konsumen mencapai puncaknya sebesar 9,1 persen pada pertengahan tahun 2022.

Bulan lalu, angka tersebut mencapai level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, yaitu 3,8 persen, yang dipicu oleh dampak ekonomi dari perang Presiden AS Donald Trump terhadap Iran, yang menyebabkan harga energi melonjak akibat tindakan balasan Teheran.

Sedangkan, tingkat pengangguran di AS relatif stabil selama setahun terakhir, tetapi pertumbuhan lapangan kerja berfluktuasi antara ekspansi dan kontraksi, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang kelemahan pasar tenaga kerja.

Beberapa peserta pertemuan menyatakan keprihatinan atas kemungkinan konflik jangka panjang di Iran yang menyebabkan lonjakan harga energi yang berkelanjutan, yang berpotensi menciptakan pertukaran yang lebih besar antara tujuan lapangan kerja dan inflasi.