Harga Gabah Tembus Rp8.000, Pemerintah Kaji Ulang HET dan HPP

JAKARTA – Harga beras dan gabah menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras di tingkat konsumen dan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani menjadi instrumen pemerintah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan rantai perdagangan pangan tetap berjalan secara sehat.

Di tengah dinamika produksi, distribusi, dan perubahan biaya usaha tani, efektivitas kebijakan harga tersebut menjadi semakin penting agar petani tetap mendapat keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan pemerintah masih mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) beras dan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, seiring kenaikan harga gabah di sejumlah daerah yang telah menembus Rp8.000 per kilogram.

“Penyesuaian HET, HPP itu kan mempunyai konsekuensi yang cukup kompleks. Kita tidak mau nanti kemudian ini justru menjadi pemicu inflasi. Jadi ini dikaji lebih dalam,” kata Hanif saat ditemui di Jakarta, Kamis (3/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif sekaligus merespons laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat harga beras di penggilingan, grosir, dan eceran terus naik selama delapan bulan berturut-turut pada Januari hingga Agustus 2026.

Hanif mengatakan pemerintah perlu memperhitungkan berbagai konsekuensi sebelum mengambil keputusan terkait penyesuaian HET dan HPP.

Adapun HPP gabah di tingkat petani saat ini ditetapkan Rp6.500 per kilogram, tetapi di sejumlah daerah harga gabah dilaporkan mencapai Rp7.700 per kilogram bahkan melampaui Rp8.000 per kilogram.

Di sisi lain, Hanif mengatakan pemerintah saat ini tengah melakukan penghitungan ulang ketahanan pangan nasional untuk memetakan dampak El Nino yang berlangsung lebih panjang dari perkiraan awal.

Menurut Hanif, meskipun ketersediaan stok pangan saat ini masih terjaga, pemerintah perlu memperhitungkan kondisi ke depan, terutama karena fenomena El Nino disertai curah hujan yang sangat rendah.

“Kita tentu tidak mau diam pada saat harga gabah di beberapa tempat sudah mencapai Rp8.000. Maka kita lakukan langkah-langkah rekalkulasi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjutnya, mengaktifkan satuan tugas untuk menghitung ulang ketahanan pangan pada seluruh komoditas yang berpotensi terdampak El Nino.

Hanif menambahkan kebijakan pangan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan impor dan ekspor. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengetahui secara rinci kondisi setiap komoditas yang mengalami gangguan akibat kondisi iklim.

Ia juga mengingatkan El Nino tidak boleh ditanggapi dengan enteng karena dampaknya dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.