Kemensos Jaring 600 Anak Jalanan Jabodetabek Masuk Sekolah Rakyat

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat telah menjaring sekitar 600 anak jalanan dan anak terlantar yang putus sekolah di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk diintegrasikan ke dalam program pendidikan rintisan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf di Jakarta, Senin (18/5), mengatakan angka tersebut merupakan hasil dari langkah proaktif petugas di lapangan yang menyisir kawasan pasar hingga perempatan jalan, guna memastikan anak putus sekolah mendapatkan hak pendidikannya kembali.

"Sekarang posisinya sudah terjaring sekitar 700 anak. Hampir 600 diantaranya memang kami temukan langsung di jalanan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kunjungan ke rumah serta dialog bersama orang tua mereka," kata Mensos.

Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan dalam satu hingga dua pekan ke depan Kemensos berencana mengundang para orang tua beserta calon siswa tersebut untuk melakukan dialog kesiapan sebelum memulai kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru pada pertengahan Juli nanti.

Pemerintah menargetkan dapat menjaring hingga 1.000 siswa untuk fase rintisan ini yang mencakup jenjang SD,SMP, SMA. Seluruh siswa nantinya akan ditempatkan di 10 titik Sekolah Rakyat rintisan yang memanfaatkan aset gedung milik berbagai instansi pemerintah yang telah dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Beberapa lokasi yang akan digunakan antara lain gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), aset Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Badan Narkotika Nasional (BNN), serta kawasan Tagana Center di Hambalang milik Kemensos.

"Prosesnya terus berjalan dan nanti anak-anak ini akan dibagi di beberapa titik ruang kelas sementara tersebut. Fasilitas siap digunakan dan semuanya sedang berproses lancar," ucap Mensos Saifullah Yusuf.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).