Realisasi Belanja Daerah DKI 2025 Capai 88,50%, Simak Rincian dari Wagub Rano Karno

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4). Penyampaian ini menekankan pentingnya penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga kesinambungan pembangunan.

Dalam paparannya, Rano menyoroti capaian pembangunan manusia yang dinilai menunjukkan tren positif sepanjang 2025. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta tercatat mencapai 85,05 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,15.

"IPM DKI Jakarta pada 2025 mencapai 85,05, naik dari 84,15 pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi kehidupan warga," ujarnya.

Selain itu, indikator kesejahteraan lain juga mengalami peningkatan, termasuk angka harapan hidup yang mencapai 76,27 tahun. Standar hidup layak masyarakat turut naik sebesar 3,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi ekonomi, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,21 persen, melampaui capaian nasional yang berada di angka 5,11 persen. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku juga mencapai Rp3.926 triliun dengan inflasi yang tetap terkendali di angka 2,63 persen.

"Pertumbuhan ini menunjukkan fondasi ekonomi Jakarta tetap kuat di tengah dinamika global yang tidak menentu," kata Rano.

Di sektor keuangan daerah, realisasi pendapatan mencapai Rp80,02 triliun atau 94,75 persen dari target yang ditetapkan. Sementara itu, belanja daerah terealisasi sebesar Rp76,09 triliun atau 88,50 persen dari target Rp85,97 triliun.

Rano menjelaskan, pembiayaan daerah turut diperkuat melalui penerimaan sebesar Rp7,33 triliun yang berasal dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri. Adapun pengeluaran pembiayaan mencapai Rp5,44 triliun yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pembayaran kewajiban pinjaman.

"Penerimaan pembiayaan tercapai Rp7,33 triliun yang bersumber dari SiLPA dan pinjaman dalam negeri," jelasnya.

Dalam aspek sosial, angka kemiskinan di Jakarta berhasil ditekan menjadi 4,03 persen pada September 2025. Penurunan ini didorong oleh keberlanjutan program bantuan sosial seperti KJP Plus dan Kartu Lansia Jakarta.

Sektor pendidikan juga menunjukkan capaian signifikan dengan jumlah penerima KJP Plus mencapai 707.513 siswa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan program sekolah swasta gratis di 40 institusi guna memperluas akses pendidikan.

Pada sektor kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai 99,94 persen. Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan melalui program layanan jemput bola seperti Pasukan Putih.

Di bidang infrastruktur, kondisi jalan mantap di Jakarta mencapai 97,35 persen. Sementara itu, progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A telah mencapai 55,89 persen sebagai bagian dari penguatan transportasi publik.

Investasi di Jakarta juga mencatatkan peningkatan signifikan dengan realisasi mencapai Rp270,9 triliun. Angka ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap stabilitas dan prospek ekonomi ibu kota.