Arah Kebijakan MUI DKI 2025–2030 Resmi Didukung Pemprov DKI Jakarta

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menjaga nilai keagamaan dan kebangsaan di tengah transformasi Jakarta menuju kota global. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar perkembangan ekonomi dan infrastruktur Jakarta tetap berjalan beriringan dengan penguatan kohesi sosial serta moral masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8).

"Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta yang baru dikukuhkan untuk masa khidmat 2025–2030. Amanah ini penting karena MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat Jakarta yang terus berubah," ujar Pramono.

Menurut Pramono, perubahan Jakarta menjadi kota global tidak cukup hanya diukur melalui pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai persoalan sosial yang berpotensi muncul seiring semakin beragamnya karakter masyarakat Jakarta.

"Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman," katanya.

Karena itu, Pramono menilai MUI memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis. Peran tersebut diharapkan dapat membantu Jakarta berkembang sebagai kota yang modern sekaligus tetap memiliki nilai dan karakter yang kuat.

"Karena itu, MUI menjadi mitra penting Pemprov dalam membangun Jakarta yang maju sekaligus berkeadaban," lanjutnya.

Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan dan program kerja MUI Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030. Dukungan tersebut mencakup penguatan moderasi beragama, penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi, hingga penyusunan panduan keagamaan yang mampu menjawab persoalan masyarakat perkotaan.

"Pemprov DKI mendukung orientasi MUI 2025–2030, terutama dalam memperkuat moderasi beragama, menolak ekstremisme dan intoleransi, serta memberikan panduan yang responsif terhadap persoalan baru seperti kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan tantangan sosial perkotaan," tegas Pramono.

Ia juga mendorong MUI untuk memperluas perannya hingga ke tingkat masyarakat. Menurutnya, MUI dapat menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dengan umat sekaligus memberikan masukan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

"MUI diharapkan hadir sampai ke tingkat masyarakat, menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan, serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital," ucapnya.

Pramono menambahkan, perkembangan teknologi dan perubahan pola komunikasi masyarakat membuat metode dakwah juga perlu beradaptasi. Kehadiran ruang digital dinilai harus dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan keagamaan yang sejuk, inklusif, dan mampu menjangkau berbagai kelompok masyarakat.

Kolaborasi Pemprov DKI dengan MUI juga diarahkan pada penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030. Peta jalan tersebut diharapkan dapat terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperkuat program keagamaan dan sosial di Jakarta.

Selain itu, Pemprov DKI membuka ruang kolaborasi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan berbagai lembaga keagamaan lainnya. MUI juga diharapkan dapat menjalankan peran sebagai mitra pemerintah yang kritis sekaligus konstruktif dalam memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan.