BPJS Kesehatan Luncurkan Pembaruan Sistem Administrasi Pandawa 24 Jam demi Dukung Produktivitas Warga

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meluncurkan pembaruan sistem administrasi medis guna meningkatkan kualitas layanan serta produktivitas masyarakat. Transformasi layanan berbasis digital ini secara resmi diperkenalkan demi mengoptimalkan pengelolaan potensi bonus demografi secara luas.

BPJS Kesehatan secara resmi meluncurkan pembaruan tersebut di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (15/4). Akses sistem administrasi kependudukan tanpa batasan waktu tersebut diharapkan mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat melalui jaringan digital.

Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Ratu Ayu Isyana Bagus Oka, mengapresiasi perbaikan layanan ini. Keberhasilan pengelolaan ini akan menjadi peluang dalam menjaga kualitas kesehatan dan perlindungan fasilitas sosial masyarakat.

"Ini adalah sebuah peluang emas, window of opportunity, yang tidak datang dua kali. Namun, kita tahu juga bahwa bonus ini tidak otomatis bisa menjadi berkah. Ia harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi bencana ataupun beban," kata Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.

"Program Pandawa BPJS Kesehatan hadir sebagai jawaban konkret. Layanan 24 jam ini memastikan bahwa setiap peserta, kapan pun, dan di mana pun, tetap dapat mengakses hak administrasinya dengan mudah, cepat, dan mudah-mudahan tanpa hambatan," ujar Ratu Ayu Isyana Bagus Oka.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengupayakan sistem penanganan aduan masyarakat agar jauh lebih terukur secara teknis. Pihaknya juga memperluas waktu operasional bantuan melalui pesan elektronik guna mengakomodasi seluruh segmen masyarakat saat ini.

"Salah satu program yang ingin memberikan layanan lebih cepat kepada peserta adalah respons cepat dan solutif dalam bentuk Pandawa 24 jam. Layanan WhatsApp Pandawa ini sudah dilaksanakan sebelumnya pada saat jam kerja. Maka, kita akan perluas jam pelayanan menjadi 24 jam," kata Prihati Pujowaskito saat peluncuran "Pandawa 24 Jam dan Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama".

"Jadi ada persoalan-persoalan kepesertaan, iuran, mau reaktivasi, bisa dibantu melalui program ini, Pandawa 24 jam, dengan menggunakan chat kepada petugas yang selalu standby 24 jam. Ini merupakan janji kita kepada peserta di dalam meningkatkan proses pemberian layanan kesehatan kepada peserta," ucap dia.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memberikan dukungan penuh terhadap integrasi program digitalisasi layanan jaminan sosial nasional. Ia berpendapat kemudahan akses melalui ponsel sangat sinkron dengan visi pembangunan konektivitas yang telah tercapai saat ini.

"Dulu kita sering mendengar welfare state, bahwa negara harus hadir, konsep yang dipegang itu adalah welfare state. Sekarang konsepnya juga beralih menjadi digital welfare state. Dan ini meneguhkan bahwa Indonesia masuk tidak hanya menjadi digital welfare state tapi masuk ke arah digital welfare state," ucap Meutya Hafid.

"Digitalisasi membantu kita melakukan efisiensi. Yang pertama anggaran yang paling kentara, angkanya kelihatan," kata dia.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Andrianto Passat, mengarahkan kebijakan tersebut kepada lima area utama demi menjaga data. Stefanus mengharapkan kebijakan baru tersebut mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan dana asuransi sosial nasional yang kompleks.

"Program ini difokuskan pada beberapa area prioritas; customer centric, penguatan keberlanjutan program melalui optimalisasi penerimaan iuran, peningkatan validitas dan kualitas data kepesertaan, pengelolaan penyakit kronis khususnya pada usia produktif, dan juga efisiensi dalam pengelolaan dana jaminan sosial. Kami mengharapkan supaya ini bisa menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kualitas layanan," kata Stefanus Andrianto Passat.

"Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan bagi peserta dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi. Kami harapkan dapat memberikan aksesibilitas tanpa batas tentunya, respon layanan yang cepat dan tepat, serta layanan yang merata hingga seluruh lapisan masyarakat," ujar dia. ils/I-1