Pemerintah Didesak Benahi Kedelai Nasional

Jakarta – Kebijakan subsidi kedelai sebesar 2.000 rupiah per kilogram yang diberikan pemerintah untuk perajin tahu dan tempe dinilai mampu meredam tekanan biaya produksi dalam jangka pendek.

Namun, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai yang selama ini membuat industri tahu dan tempe rentan terhadap gejolak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memutuskan menyalurkan subsidi kedelai melalui Perum Bulog untuk tahap awal sebanyak 250 ribu ton dengan anggaran sekitar 500 miliar rupiah.

Kebijakan itu diambil untuk menjaga stabilitas harga bahan baku di tengah kenaikan harga kedelai impor dan tekanan kurs rupiah terhadap dollar AS. Meski memberikan ruang napas bagi pelaku usaha, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai subsidi tersebut hanya bersifat sementara dan tidak dapat menjadi solusi permanen bagi industri tahu dan tempe nasional. “Subsidi ini cukup efektif sebagai langkah jangka pendek untuk meredam guncangan karena targeted dan disalurkan via Bulog langsung ke perajinnya,” kata Eliza, sebagaimana diberitakan Antara di Jakarta. Kamis (11/6).

Menurut dia, pengusaha tahu dan tempe selama ini beroperasi dengan margin keuntungan yang relatif tipis sehingga setiap kenaikan harga kedelai langsung berdampak pada biaya produksi. Dalam kondisi tersebut, subsidi dapat membantu menjaga volume produksi, mempertahankan kualitas produk, serta mencegah praktik pengurangan ukuran atau kualitas tahu dan tempe. Namun di balik manfaat jangka pendek tersebut, Eliza menilai kebijakan subsidi juga menunjukkan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada kedelai impor.

Ketika harga internasional naik atau nilai tukar rupiah melemah, pemerintah kembali harus turun tangan untuk menjaga stabilitas harga di tingkat perajin. Menurutnya, pola penanganan seperti ini berpotensi terus berulang apabila tidak diikuti upaya serius untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. “Intervensi ini juga berperan menahan tekanan inflasi pangan spesifik pada komoditas olahan kedelai, mendukung daya beli kelompok menengah ke bawah, serta menjaga stabilitas sosial di tengah gejolak harga global,” ujarnya.

Meski demikian, Eliza mengingatkan bahwa efektivitas subsidi diperkirakan hanya bertahan dalam horizon sekitar tiga bulan. Setelah masa subsidi berakhir, harga kedelai berpotensi kembali meningkat apabila faktor-faktor fundamental yang memengaruhi pasokan dan harga belum diperbaiki.

Tata Niaga

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga tata niaga kedelai impor. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Amran Sulaiman bahkan memperingatkan para importir agar tidak menaikkan harga secara berlebihan.

“Anda sudah untung puluhan tahun. Kalau menaikkan, izinnya aku cabut dan aku tidak beri izin rekomendasi lagi, karena ada rekomendasinya di pertanian,” kata Amran. Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih harus berhadapan dengan persoalan distribusi dan tata kelola impor yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas harga di dalam negeri.

Amran juga menegaskan pemerintah akan melakukan penelusuran apabila terjadi kenaikan harga yang berdampak pada perajin tahu dan tempe. “Sekali lagi, kami akan telusuri kalau terdampak pada perajin, pada produsen tahu dan seterusnya. Kami akan cek sumbernya dari mana,” ujarnya. Meski stok kedelai nasional pada Juni 2026 dilaporkan masih mencapai sekitar 450 ribu ton dan dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ketergantungan impor yang mendekati 100 persen tetap menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.