Pemerintah Diminta Segera Lakukan Mitigasi Potensi Krisis Energi untuk Lindungi Masyarakat

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya mitigasi krisis energi untuk melindungi masyarakat di tengah gejolak global.

“Upaya melindungi masyarakat dari ancaman dampak krisis energi global, harus ditingkatkan dengan kebijakan yang tepat," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Tantangan Darurat Energi Global Pascakonflik AS-Israel dan Iran yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, kemarin.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Sugeng Suparwoto (Wakil Ketua Komisi XII DPR RI), Harris, S.T., M.T. (Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI / EBTKE ESDM RI), dan Fabby Tumiwa (CEO Institute for Essential Service Reform / IESR) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir Pakar Energi dari Universitas Padjajaran (Unpad) Dr. Yayan Satyakti sebagai penanggap.

Lestari menekankan bahwa kebijakan yang realistis berdasarkan mitigasi yang tepat diperlukan untuk meminimalisir kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampak krisis energi yang terjadi.

"Krisis energi akan memberikan dampak berantai pada semua sektor. Pemerintah harus punya skema mitigasi tepat dan komunikasi yang jelas terkait kebijakan energi kepada publik," tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.

Dalam jangka panjang, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pemerintah untuk mempercepat program diversifikasi energi.

Menurutnya, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global.

"Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan impor energi. Diversifikasi energi adalah keniscayaan untuk mencapai kemandirian energi nasional," ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, sampai hari ini negara-negara Timur Tengah masih mendominasi produksi migas dunia, sekitar 800 miliar barel. Sehingga, tambah Sugeng, Timur Tengah disebut sebagai jantungnya minyak dan gas dunia.

Sementara itu, jelas Sugeng, produksi migas Indonesia 845 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi BBM 1,6 juta barel per hari.

Sedangkan cadangan migas yang dimiliki Indonesia hanya 2,4 miliar barel. Sehingga, ujar Sugeng, posisi Indonesia saat ini sebagai net importer BBM.

Alokasi subsidi dan kompensasi migas dan listrik pada APBN 2026, ungkap Sugeng, tersedia Rp400 triliun.

Dengan kondisi saat ini, tegas Sugeng, setiap kenaikan harga minyak 1 dollar AS memerlukan tambahan subsidi 6,7 triliun rupiah.

Menurut Sugeng, perlu adanya peningkatan eksplorasi sumber-sumber minyak baru untuk memperkuat cadangan nasional migas dalam mengantisipasi dinamika politik dan ekonomi global.

Selain itu, Sugeng juga mengusulkan adanya petroleum fund (dana migas) agar Indonesia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi gejolak harga migas dunia.