TNI Harus Ciptakan Rasa Aman Agar Produksi Pangan Bisa Optimal

JAKARTA - Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Masyhuri menilai keterlibatan TNI dalam mendukung ketahanan pangan sebaiknya tetap berada dalam koridor tugas pokoknya sebagai alat pertahanan negara. Aspek teknis pertanian semestinya tetap menjadi tanggung jawab para ahli pertanian, penyuluh, perguruan tinggi, dan kementerian teknis yang memang memiliki kompetensi di bidang tersebut.

“TNI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, tetapi bentuk dukungannya harus sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagai institusi pertahanan. Adapun urusan budidaya, teknologi pertanian, peningkatan produktivitas, hingga pendampingan petani sebaiknya tetap diserahkan kepada tenaga profesional di bidang pertanian," kata Masyhuri, Selasa (21/7).

Menurut dia, kontribusi TNI justru akan lebih strategis apabila diarahkan untuk menciptakan rasa aman sehingga aktivitas produksi pangan dapat berlangsung optimal di wilayah-wilayah yang selama ini memiliki tantangan keamanan.

Ia mencontohkan kawasan perbatasan Indonesia, seperti di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, wilayah Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, maupun sejumlah pulau-pulau terluar yang memiliki potensi pertanian tetapi belum berkembang optimal karena keterbatasan infrastruktur dan aspek keamanan.

Selain itu, menurut Masyhuri, TNI juga dapat membantu menciptakan stabilitas di daerah-daerah yang memiliki potensi konflik sosial sehingga masyarakat dapat kembali mengelola lahan pertanian secara produktif.

“Kalau keamanan terjamin, masyarakat berani kembali mengolah sawah, kebun, maupun lahan pangan lainnya. Lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif karena gangguan keamanan akhirnya bisa dimanfaatkan kembali. Dampaknya bukan hanya meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga menambah produksi pangan nasional,” katanya.

Pendekatan tersebut jelasnya lebih berkelanjutan dibandingkan menempatkan TNI sebagai pelaksana teknis kegiatan pertanian. Sebab, setiap institusi tetap menjalankan fungsi sesuai kompetensinya masing-masing.

Masyhuri juga menilai peran TNI Angkatan Laut dapat diperkuat untuk menjaga sumber daya kelautan Indonesia sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Menurut dia, pengamanan perairan dari praktik pencurian ikan oleh kapal asing akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan mengalihkan personel militer ke kegiatan budidaya pertanian.

“Indonesia memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang sangat besar. TNI AL dapat memperkuat patroli dan pengamanan wilayah laut untuk mencegah praktik illegal fishing. Setiap tahun negara berpotensi kehilangan sumber daya perikanan bernilai sangat besar akibat pencurian ikan. Jika sumber daya itu bisa diamankan, kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan nelayan juga akan semakin besar,” katanya.

Ketahanan pangan dan pertahanan negara kata Masyhuri, sesungguhnya saling berkaitan. Karena itu, sinergi keduanya perlu dibangun melalui pembagian peran yang jelas, yakni TNI memastikan keamanan wilayah dan kedaulatan negara, sementara pengembangan teknologi, budidaya, dan peningkatan produktivitas pertanian tetap dipimpin oleh lembaga dan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang pangan.

Tumpang Tindih

Akademisi Fakultas Pertanian Universitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta menilai kalau niat pemerintah baik, namun harus ada batasan peran yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Sebagai orang yang membedah masalah pangan dari sisi akademis, saya melihat bahwa niat pemerintah melibatkan TNI untuk memperkuat urusan perut rakyat memang berniat baik,” ujar I Nengah .

Ia melihat ada tiga keunggulan TNI yang bisa dimaksimalkan: kedisiplinan, jejaring teritorial hingga Babinsa di pelosok desa, serta ketersediaan alutsista pendukung.